Kantor Staf Presiden: Badan Cyber Bukan untuk Menyadap WhatsApp atau BBM

KBR, Jakarta - Pemerintah berencana membentuk badan cyber untuk memperkuat sektor pertahanan dan bidang sektor strategis non pertahanan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penguatan teknologi cyber ini dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan bangsa. Demikian rilis yang dikirim Kantor Staf Kepresidenan kepada media, termasuk KBR.

Luhut---yang saat ini masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden---pun bakal menggandeng berbagai lembaga informasi pemerintah, semisal, Lembaga Sandi Negara, Deputi bidang Cyber di berbagai kementerian lembaga, serta Kementerian Komunikasi dan informatika, bergabung.

"Juga pakar IT Indonesia untuk turut mengabdi," kata Luhut di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana, Minggu (23/8).

Ia berharap kerjasama dengan semua pihak itu bisa membuat rencana pemerintah tersebut lebih terpadu.

Luhut mengakui masing-masing lembaga dan perusahaan pemerintah telah memiliki sistem pengamanan cyber. Sistem itu bakal tetap berjalan di tiap lembaga, namun badan cyber yang terintegrasi ini tetap dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas.

Bantah Libatkan CIA

Luhut juga menampik rumor yang beredar bahwa Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membuat sistem keamanan cyber.

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Kantor Staf Presiden menggandeng badan intelijen Negeri Abang Sam, Central Intelligence Agency (CIA), mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data. Sistem itu dirumorkan bakal mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi telepon pintar seperti Whats App, Blackberrry Messenger, dan program jejaring sosial lain.

"Justru pembangunan keamanan cyber nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa," kata Luhut. "Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri."

Big Data sendiri adalah istilah umum untuk himpunan data dalam jumlah besar, rumit, dan tak terstruktur. Sehingga, sulit ditangani kalau hanya menggunakan manajemen basis data. “Jadi tidak nyambung dengan isu sedot data,” kata Luhut.

Luhut juga menyatakan bahwa tugas dan fungsi KSP adalah memantau kinerja pemerintah dan memastikan program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo.

“Bukan memantau rakyat terkait keamanan nasional,” ujar dia. Luhut menambahkan, isu kerja sama Kantor Staf Presiden dengan CIA untuk menyedot data percakapan masyarakat melalui jejaring sosial itu, "tak cerdas, dan kontraproduktif."

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menilai pembuatan sistem pertahanan dan keamanan cyber sudah mendesak. Setiap hari, dari pengamatan Kementerian Pertahanan secara aktual, pertahanan cyber Indonesia kerap diserang. Indonesia juga menjadi tempat transit masyarakat luar negeri yang melakukan transaksi ilegal.

"Kita harus segera meresponnya dengan mengembangkan pertahanan cyber dalam negeri," kata Rudiantara.

Editor: Agus Luqman