KBR, Jakarta- Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan jika usulan dari Bawaslu untuk memperpanjang masa pencalonan kepala daerah selama 7 hari di 7 daerah yang hingga kini hanya diikuti oleh 1 pasang calon diterima oleh KPU, konsekuensinya akan ada beberapa daerah yang lebih panjang masa penyelegaraannya. Hal itu dikarenakan akan ada perbedaan jadwal agenda seperti pengecekan dokumen hingga pemutusan calon terpilih. Namun, usulan itu dinilai masih mungkin untuk ditolak jika tidak sesuai dengan pertimbangan KPU.
"Logis saja, bila ada perpanjangan mengakibatkan yang satu akan lebih lambat dari pada yang lain, tapi kan bisa dipertemukan kembali. Mudah-mudahan tidak ada konsekuensi yang sifatnya negatif dari hal ini. Tapi sudahlah kita belum memutuskan juga dan belum menerima rekomendasi. Bisa saja pertimbangan itu ditolak kan ini rekomendasi, jadi bisa saja bila kami pandang ini tidak perlu bisa saja, ada haknya," katanya di kantor KPU, Rabu (5/8/2015).
Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan rapat pleno merekomendasikan perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala daerah di 7 Kabupaten/Kota yang hanya memiliki calon tunggal. Namun hal tersebut tetap menjadi kewenangan KPU karena berisiko mempengaruhi teknis pemilihan suara pada 9 Desember mendatang.
Hingga batas akhir pendaftaran calon kepala daerah 3 Agustus yang lalu, ada 7 daerah yang masih memiliki calon tunggal. Ke 7 daerah tersebut adalah Kota Mataram (Provinsi NTB), Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kota Surabaya, dan Kabupaten Pacitan (Jatim).
Editor: Malika
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Dibikin catatan kutipan itu dari mana? Kalau seperti ini kan plagiat. Kalau plagiat masa kita harus bertanya lanjut?"
"Minimal kalau kita wali kelas, kalau SMP punya 32 murid di kelas, kita harusnya berteman dengan media sosial ke-32 anak ini,” kata Komisioner KPAI.
“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law," kata Ketua DPR Puan Maharani.
Untuk kegiatan usaha 'risiko rendah', masyarakat cukup melakukan pendaftaran.
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."