Harta Rp32 Miliar, Capim KPK Hendardji Soepandji: Masih Wajar

"Jika menjadi pimpinan KPK nanti, ia akan fokus memberantas kasus-kasus besar. Mengingat personel penyidik KPK terbatas. Sementara kasus yang lebih kecil dikoordinasikan kepada kepolisian dan kejaksaa"

KBR, Jakarta - Calon pimpinan KPK Hendardji Soepandji memastikan tidak akan ada lagi sistem komando jika ia terpilih menjadi pimpinan KPK 2015-2019.

Ini ia sampaikan menjawab pertanyaan anggota tim pansel Enny Purbaningsih dalam wawancara terbuka seleksi pimpinan KPK.

Bekas Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) itu menegaskan bahwa dirinya sudah pensiun dari TNI dan sudah menjadi masyarakat sipil selama 5,5 tahun. Tak adanya jalur komando itu, kata Hendardji, akan ia buktikan saat membuat keputusan kolektif kolegial bersama empat pimpinan KPK lain nantinya.

"Termasuk gelar perkara. Setiap perkara harus ada gelar perkara. Sebelum meningkat dari penyelidikan menjadi tahap penyidikan, semuanya lewat prosedur gelar perkara. Aturan-aturan mekanisme akan kami jalankan dan tidak akan ada lagi jalur komando dari luar karena KPK adalah ," kata Hendardji dalam wawancara terbuka di Sekretariat Negara, Selasa (25/8/2015).

Hendardji menambahkan, ia juga memiliki tiga strategi untuk penindakan, penguatan lembaga dan konsolidasi internal. Pria yang sudah berkarir di militer selama 36 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima gratifikasi saat bertugas di militer. Meskipun, ia mengakui bahwa banyak pihak yang menawari sogokan kepadanya saat memberantas judi pada media akhir 1990-an.

Ia pun menyatakan jika menjadi pimpinan KPK nanti, ia akan fokus memberantas kasus-kasus besar. Mengingat personel penyidik KPK terbatas. Sementara kasus yang lebih kecil dikoordinasikan kepada kepolisian dan kejaksaan.

Panitia Seleksi mencatat, harta kekayaan Hendardji mencapai Rp 32 miliar dan US$ 4.000. Namun Hendardji menilai harta kekayaannya itu masih dalam batas wajar dan merupakan gabungan harta ia dengan istrinya.

Sementara terkait pajak motor gede (moge) miliknya yang disebut bermasalah, Hendardji mengaku baru melaporkan kepemilikannya pada tahun 2014 lalu karena BPKB-nya sempat hilang. Meski begitu, ia mengklaim bahwa ia telah membayar pajaknya meski suratnya hilang.

Hendardji Soepandji pernah maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012, berpasangan dengan calon wakil gubernur Ahmad Riza Patria, dari jalur independen.

Editor: Agus Luqman  

• Hendardji Soepanji
• Pansel KPK
• KPK
• calon pimpinan KPK
• Harta Kekayaan