KBR,Jakarta- Satgas Penyidik Polda Metro Jaya menyita sebanyak 20 dokumen surat serta 1 unit komputer dalam penggeldahan di Kantor Kementerian Perindustrian, terkait kasus dugaan suap dwelling time, kemarin (10/8). Hal itu dibenarkan Kepala Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal saat dimintai konfirmasi.
Meski demikian Iqbal enggan menerangkan detil dokumen yang disita. Dia menjelaskan dokumen dan barang hasil sitaan itu mempunyai hubungan dengan pengembangan kasus yang hingga kini masih berjalan.
"Kalau dihitung ada 20 dokumen dan surat menyurat yang kita sita, tentunya ada hubungannya dengan dugaan kasus suap dan gratifikasi, dan 1 unit komputer juga kita sita. Pada waktu itu bersamaan kita minta hadir 2 orang staf dari kementrian perindustrian untuk kita periksa sebagai saksi. Jadi saksi yang sudah kita periksa dari kementrian perindustrian ada 4, saudara KY itu pejabat setingkat kasubid, saudara W, saudara WD dan PP. Empat orang yang sudah dimintai keterangan sebagai saksi. Statusnya masih saksi," katanya, Selasa (11/8/2015).
Nantinya hasil dari kesaksian serta penggeledahan tersebut akan dijadikan bahan bukti oleh penyidik untuk dapat menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Ia menambahkan pihaknya kini telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang terdiri dari 15 orang Kementerian Perdagangan, 4 orang dari kementerian Perindustrian, serta sisanya dari luar kementerian tersebut.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proses dwelling time. Mereka yaitu, ME, importir; MU, pekerja harian lepas Kementerian Perdagangan; IM, Kasubdit Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan, Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan, dan L seorang importir.
Editor: Malika
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
