Disebut Tak Sesuai Syariah, BPJS Kesehatan Bakal Bahas Rekomendasi MUI

"Juru Bicara BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi mengatakan, pembahasan akan dilakukan antara lain dengan MUI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)."

KBR, Jakarta- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) pekan depan bakal membahas soal rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut program layanan kesehatan tersebut tak sesuai syariah. Juru Bicara BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi mengatakan pembahasan akan dilakukan antara lain dengan MUI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski begitu, ia tak bisa memastikan kapan tepatnya pembahasan dilakukan.

"Belum tahu ya. Karena yang menginisiasi ada banyak juga, dari DJSN juga, dari OJK, juga, dari MUI juga, enggak tahu jadinya yang mana ini. Karena sudah semenjak itu, DJSN sendiri langsung mengirimkan surat. MUI sendiri berbeda, makanya langsung dinetralisir oleh ketua umum, karena yang satu bilang mempermasalahkan denda, yang satu mempermasalahkan denda," katanya kepada KBR, Minggu (2/8/2015).

Sebelumnya, Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan rekomendasi yang menyebut BPJS Kesehatan masih mengandung riba dan tak sesuai syariah terkait akad dan status iuran peserta. Untuk menyempurnakan aturan tersebut, MUI merekomendasikan pembentukan BPJS Syariah. 

Editor: Malika

• BPJS Kesehatan
• BPJS Kesehatan haram
• MUI
• BPJS Syariah