KBR, Jakarta - Tersangka Kasus Suap Hakim PTUN, yang juga menjabat sebagai Gubernur Gatot Pujo Nugroho mengaku kecewa dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ini menyusul rencana Tjahjo yang langsung memproses surat pembebasan tugasnya sebagai gubernur. Pengacara Gatot, Razman Arief Nasution mengatakan, seharusnya Tjahjo tidak buru-buru memproses penonaktifan kliennya. Sebab, status hukum kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga Razman meminta agar Mendagri Tjahjo Kumolo, memperlakukan kliennya seperti warga negara yang lain sebelum statusnya berkekuatan tetap.
“Ini kekeliruan hukum yang luar biasa padahal sebelumnya beliau dengan tegas mengatakan tunggu sampai dengan proses pengadilan jadi kalau menteri bicaranya seperti itu bisa menimbulkan implikasi yang luar biasa di Sumatera Utara. Kalau begitu saya minta menteri supaya meluruskan bahwa tunggu pada proses persidangan. Dan sesuai dengan undang-undang kehakiman bahwa seorang saksi, tersangka, terdakwa, bahkan terpidana yang belum berkekuatan hukum tetap wajib disetarakan dengan masyarakat biasa yang tidak bersalah,” ujarnya kepada wartawan di Kantor KPK.
Bernuansa Politis
Razman juga menuding apa yang dilakukan Menteri Tjahjo bernuansa politis. Sebab seperti diketahui, Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi merupakan kader dari Partai Nasional Demokrat--yang berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan--yang juga merupakan partai asal Tjahjo Kumolo. Sedangkan Gatot Pujo Nugroho merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera yang berstatus sebagai partai oposisi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan segera mengirim radiogram untuk pengangkatan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi sebagai pelaksana tugas gubernur. Hal ini dilakukan mengingat Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istriny Evi Susanti ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK beberapa hari yang lalu.
Editor: Bambang Hari
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
