KBR, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk tim percepatan penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara, pada Senin (17/8/2015).
Tim bernama Tim Pendampingan Nasional itu dimaksudkan agar penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung berlangsung lebih cepat dan lebih baik, seperti disampaikan BNPB melalui rilis kepada media, termasuk KBR.
Juru bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebut, tim ini juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sekitar Gunung Sinabung yang berharap mereka dapat kembali menata kehidupannya lebih baik. TPN ini diresmikan oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif, di Kantor Pemerintah Kabupaten Karo setelah memperingati detik-detik kemerdekaan RI bersama Bupati dan Unsur Muspida Tanah Karo di Stadion Kabanjahe.
TPN mempunyai tugas memberikan bantuan, fasilitasi dan pengerahan sumber nasional lainnya untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat korban bencana. Terutama pembangunan hunian bagi 370 keluarga terdampak erupsi Sinabung, serta pembangunan jalan prioritas sepanjang tiga kilometer dari Puncak 2000 menuju Siosar. Di samping itu, Tim juga bertugas mengawasi pengerjaan lahan pertanian seluas 185 hektar, agar target penyelesaian pada 25 Desember 2015 bisa tercapai.
"TPN akan mengkoordinasikan potensi kabupaten, provinsi dan nasional sesuai teori vertizontal dalam penanganan bencana. Artinya pemerintah pusat dan daerah, lembaga lainnya serta masyarakatnya bersama-sama bekerja membangun kembali kehidupan dan penghidupan masyarakat korban erupsi. Sinabung adalah kita", ujar Syamsul Maarif.
Tim TPN dipimpin oleh Bambang Sulistyanto, Deputi Logistik dan Peralatan selaku Ketua Tim. Tim akan mulai bekerja Selasa (18 Agustus) dengan menyusun program, strategi dan kebijakan percepatan Penanganan Bencana Sinabung bersama perwakilan KL terkait dan Pemerintah Daerah.
Tim TPN akan berkantor sementara di Kodim 02/05 Kabanjahe dan juga akan membangun "Rumah Komunikasi" di Siosar sebagai wadah diskusi dan dialog dengan masyakarakat untuk percepatan. Selain fokus pada insfrastruktur, TPN juga akan memperhatikan potensi ekonomi produktif masyarakat korban bencana Sinabung untuk mempunyai profesi alternatif lain.
Editor: Agus Luqman
BNPB Bentuk Tim Percepatan Penanganan Dampak Sinabung
Tim Pendampingan Nasional itu dimaksudkan agar penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung berlangsung lebih cepat dan lebih baik. Tim juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sekitar.
Seorang warga membopong anaknya sambil mengawasi awan erupsi Gunung Sinabung. (Foto: ANTARA)
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Penerbangan dan Pariwisata Terpuruk Presiden Minta Penggabungan BUMN
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"Kasus Djoko Tjandra Ini Alasan Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan Komjak
"Kami menerima surat dari atasan yang bersangkutan."Pertumbuhan Ekonomi Minus Apindo Minta Pemerintah Benahi Sektor Kesehatan
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."Ombudsman Data Bansos Semrawut Sejak Awal Penyaluran
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.Serapan Anggaran Negara Rendah FITRA Ada Masalah di Mekanisme Pengadaan
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."MA Tolak PK Kasus Syafruddin Ini yang Dilakukan KPK
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"Jadi Tersangka Kasus Djoko Tjandra Anita Minta Perlindungan ke LPSK
"Kami juga akan melacak, mendalami track record dari pemohon,"Anita Pengacara Djoko Tjandra Mangkir dari Pemeriksaan Polisi Sebabnya
Rencananya, Anita akan diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. Kasus Djoko Tjandra Jerat Aparatur Imigrasi dan Kejaksaan Maki Desak Gunakan UU Tipikor
"Tidak hanya di kepolisian saja, bisa oknum di Imigrasi, oknum di Kejaksaan Agung yang ternyata juga bertemu dengan Djoko Tjandra."Kasus Djoko Tjandra Komjak Besok Periksa Jaksa Pinangki
"kami akan melihat, mana sisi yang sudah cukup, karena sudah ada tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami melihat apakah dugaan dipebolehkan ketemu pidana buron itu sudah cukup"Kasus Suap KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara
"Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil Pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat."Kompolnas Tanggapi Isu Calon Kapolri di Balik Kasus Djoko Tjandra
Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo terlibat langsung dalam penangkapan dan penanganan kasus surat jalan Djoko Tjandra.Besok Bareskrim Periksa Pengacara Djoko Tjandra sebagai Tersangka
Anita sebelumnya telah dicekal ke luar negeri selama 20 hari terhitung sejak 22 Juli 2020.Podcast Dear Dearest Yang Old School Jadi The New Cool
Podcast “Dear Dearest” berpusat pada surat yang ditulis dan dibacakan penulis, musisi, aktor serta tokoh lainnya.KPK Apresiasi Perma Pidana Seumur Hidup untuk Jerat Koruptor
"KPK saat ini masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor"Hari ini Ganjil-Genap Berlaku Ini Alasan Pemprov Jakarta
"MRT, Transjakarta, LRT kami sudah siapkan. Kami akan kerahkan seluruh armada yang ada untuk back up kebijakan Ganjil Genap"Kasus Surat Palsu Djoko Tjandra Kuasa Hukum Janjikan Kliennya Kooperatif
"Sekarang ini pemeriksaan di Mabes itu masih terbatas dia sebagai saksi, terhadap kasusnya Pak Prasetyo." Buron 11 Tahun Djoko Tjandra Ditangkap di Malaysia
"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan Kepolisian Diraja Malaysia. Datuk Rim, Datuk Anis yang telah membantu seluruh proses kegiatan penangkapan terhadap Djoko Tjandra,"Ini Alasan PN Jaksel Tolak PK Djoko Tjandra
"Berkas perkaranya tidak dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Demikian ditetapkan di Jakarta oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" PHRI Okupansi Hotel Baru Bergerak Maksimal 15 Persen
"Walaupun ada pinjaman bank, tapi relaksasi itu juga tidak sempurna sesuai dengan yang didapat oleh pengusaha. Karena kalau dia tidak menghasilkan uang, dia tidak bisa membayar kewajiban membayar."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 14
Kabar Baru Jam 13
Kabar Baru Jam 12
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 10
