KBR, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk tim percepatan penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara, pada Senin (17/8/2015).
Tim bernama Tim Pendampingan Nasional itu dimaksudkan agar penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung berlangsung lebih cepat dan lebih baik, seperti disampaikan BNPB melalui rilis kepada media, termasuk KBR.
Juru bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebut, tim ini juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sekitar Gunung Sinabung yang berharap mereka dapat kembali menata kehidupannya lebih baik. TPN ini diresmikan oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif, di Kantor Pemerintah Kabupaten Karo setelah memperingati detik-detik kemerdekaan RI bersama Bupati dan Unsur Muspida Tanah Karo di Stadion Kabanjahe.
TPN mempunyai tugas memberikan bantuan, fasilitasi dan pengerahan sumber nasional lainnya untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat korban bencana. Terutama pembangunan hunian bagi 370 keluarga terdampak erupsi Sinabung, serta pembangunan jalan prioritas sepanjang tiga kilometer dari Puncak 2000 menuju Siosar. Di samping itu, Tim juga bertugas mengawasi pengerjaan lahan pertanian seluas 185 hektar, agar target penyelesaian pada 25 Desember 2015 bisa tercapai.
"TPN akan mengkoordinasikan potensi kabupaten, provinsi dan nasional sesuai teori vertizontal dalam penanganan bencana. Artinya pemerintah pusat dan daerah, lembaga lainnya serta masyarakatnya bersama-sama bekerja membangun kembali kehidupan dan penghidupan masyarakat korban erupsi. Sinabung adalah kita", ujar Syamsul Maarif.
Tim TPN dipimpin oleh Bambang Sulistyanto, Deputi Logistik dan Peralatan selaku Ketua Tim. Tim akan mulai bekerja Selasa (18 Agustus) dengan menyusun program, strategi dan kebijakan percepatan Penanganan Bencana Sinabung bersama perwakilan KL terkait dan Pemerintah Daerah.
Tim TPN akan berkantor sementara di Kodim 02/05 Kabanjahe dan juga akan membangun "Rumah Komunikasi" di Siosar sebagai wadah diskusi dan dialog dengan masyakarakat untuk percepatan. Selain fokus pada insfrastruktur, TPN juga akan memperhatikan potensi ekonomi produktif masyarakat korban bencana Sinabung untuk mempunyai profesi alternatif lain.
Editor: Agus Luqman
BNPB Bentuk Tim Percepatan Penanganan Dampak Sinabung
Tim Pendampingan Nasional itu dimaksudkan agar penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung berlangsung lebih cepat dan lebih baik. Tim juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sekitar.
Seorang warga membopong anaknya sambil mengawasi awan erupsi Gunung Sinabung. (Foto: ANTARA)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Kasus Covid Naik Apa Itu Wisata Berbasis Vaksin yang Disiapkan Menteri Sandi
"Sudah kami laporkan ke Bapak Presiden untuk mendapat persetujuannya, adalah pariwisata berbasis vaksin,"Menkop UKM Izin Edar Pangan Olahan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar
"Usaha mikro dan kecil yang jumlahnya 64 juta masih kesulitan. Maka itu perlu pendampingan usaha mikro untuk memperoleh NIE," BPOM Ivermektin Obat Cacing Bukan Obat COVID
Ivermektin merupakan obat keras dengan efek samping berbahaya. Bisa saja digunakan sebagai salah satu terapi di dalam pengobatan Covid-19, namun harus dengan resep dokter dan pengawalan dokter.Mewaspadai Wacana Jokowi Tiga Periode
"Hari ini tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia untuk semakin terbenam kepada otoritarianisme."BKN Hasil TWK Pegawai KPK Rahasia Negara
Bima Haria Wibisana menjelaskan, dokumen hasil detail TWK pegawai KPK itu bisa dibuka jika ada ketetapan dari pengadilan. Kata dia jika asal menyampaikan hasil itu, bisa melanggar aturan.IDAI Ungkap Penyebab Tingginya Kasus Covid-19 di Indonesia
Selama ini tes korona pada anak, kebanyakan hanya setelah ada anggota keluarganya yang positif Covid-19Soal TWK KPK Komnas HAM Panggil Bais TNI BIN dan BNPT
Keterangan dari lembaga-lembaga tersebut dibutuhkan untuk menentukan arah rekomendasiBe One in Diversity Komunitas Pelajar Pegiat Perdamaian dan Toleransi
Nilai-nilai toleransi disebarkan lewat kolaborasi dengan berbagai komunitas anak mudaPPKM Mikro Diperketat Airlangga Hajatan Tidak Boleh Makan di Tempat
"Kegiatan hajatan ataupun kemasyarakatan paling banyak 25 persen dari kapasitas ruangan dan tidak ada hidangan makan di tempat artinya makan atau hajat dibawa pulang,"Potret Masifnya Bisnis K-Pop
Generasi Z menjadi pasar sekaligus pemburu cuan industri K-PopJurus Firli Bahuri Mengunci KPK Dari Kartu As sampai Dugaan Kebocoran
Penyidik senior KPK Novel Baswedan menuturkan, dua Wakil Ketua KPK Ghufron dan Nawawi pernah bercerita merasa diikuti oleh orang-orangnya Firli. Situasi tersebut membuat mereka ketakutan.BI Tahan Suku Bunga Acuan 35 Persen
''Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16 dan 17 Juni 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tetap sebesar 3,50 persen,"Kemendagri Otsus Papua Perlu Dilanjutkan
"Pemanfaatan dana Otsus untuk memenuhi indikator kesejahteraan masyarakat belum maksimal. Hal ini menunjukkan pada fakta implementasi didistribusikan ke daerah lebih rendah dari segi nominal,"Serapan Vaksinasi Covid-19 di Banyuwangi Tertinggi se-Jatim
"Dan Alhamdulillah sekarang Banyuwangi untuk BOR nya kita terakhir diangka 24 persen. Bed okupansinya di rumah sakit rasionya 25 persen,”Jokowi Targetkan Kabupaten Bogor Capai Herd Immunity pada Agustus
"Paling tidak di Kabupaten Bogor ini bulan Agustus itu sudah tercapai kekebalan komunal," Jaksa Sebut Imam Besar Isapan Jempol Begini Respon Rizieq
"Saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai Imam Besar,"Menyisir Problem dan Solusi Gawat Darurat Sampah di Indonesia
"Sampai akhirnya sampah ke laut. Ini kecelakaan besar, sudah kriminal, sampai ikan pun mati. Artinya, something wrong di darat. Kalau sampah sudah ke laut, itu sudah kriminal."Anas Pinangki dan Tren Korting Vonis bagi Koruptor
"Kami tidak melihat ada sosok yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk bisa menjatuhkan hukuman yang maksimal kepada pelaku korupsi, sebagaimana dulu almarhum Hakim Artidjo Alkostar."Satgas Covid-19 Aturan Jaga Jarak dan Menghindari Kerumunan Paling Sulit Dipatuhi
"Di dalam psikologi itu ada namanya teori konformitas. Orang bisa menjadi tidak patuh, walaupun dia patuh, Ketika berada di dalam masyarakat yang tidak patuh."Komisi Yudisial Akan Dalami Hakim Pemberi Diskon Vonis untuk Jaksa Pinangki
"Komisi Yudisial tidak dapat bertindak kalau basisnya benar atau tidaknya suatu putusan, tepat tidaknya suatu putusan. Komisi Yudisial baru dapat bertindak apabila ada dugaan pelanggaran perilaku."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 14
Kabar Baru Jam 15
Menguasai Manajemen Amarah
Kabar Baru Jam 7
Wacana Jokowi Presiden 3 Periode
