KBR, Jakarta - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menyatakan akan bersikap pasif terkait rencana pembangunan PLTN di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Juru bicara BATAN, Dhandang Purwadi menyatakan, akan meminta kejelasan pada pemerintah Malaysia melalui Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), jika sudah mendapat konfirmasi soal ini.
Dhandang mengakui memang tidak ada aturan yang melarang pembangunan PLTN di perbatasan. Namun jika sudah mendapat konfirmasi lokasi pembangunan PLTN, BATAN akan segera melakukan jalur diplomasi dengan pihak Malaysia.
"Kita selalu melakukan diplomasi melalui Badan Tenaga Atom Internasional, yang penting kita pastikan reaktor yang dibangun reaktor yang aman. Tapi tidak bisa kita melarang, kita hanya menggunakan jalur diplomasi dan ilmu pengetahuan. Kita berikan opsi-opsi yang lebih baik," jelas Dhandang kepada KBR.
Sebelumnya, Malaysia dikabarkan bakal membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di wilayahnya yang juga perbatasan Indonesia–Malaysia di Pulau Kalimantan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Rida Mulyana. Malaysia disebut selalu melakukan penelitian tertutup terkait pembangunan PLTN tersebut.
Editor : Sasmito Madrim
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
