BERITA

Asosiasi Logistik Minta Pemerintah Kaji Persoalan Dwelling Time

Penumpukan petikemas di JICT/ANTARA FOTO.

KBR, Jakarta - Asosiasi Logistik Indonesia meminta pemerintah mengklasifikasi apakah masalah dwelling time memerlukan kebijakan terpadu saja atau butuh juga infrastruktur pendukung lainnya. Anggota ALI, Sugi Purnoto mengatakan kebijakan itu harus juga didukung kementerian/lembaga terkait.

"Jadi kebijakan itu ada dua, yang perlu kebijakan dan penekanan ke bawah, tidak perlu biaya, tidak perlu infrastruktur. Itu sebentar, itu sehari seminggu saja sudah beres. Kedua kebijakan yang butuh infrastruktur itu yang butuh waktu lama. Nah sekarang apa kebijakannya perlu infrastruktur atau tidak, itu yang perlu dilihat," jelas Sugi Purnoto kepada KBR, Rabu (26/8/2015).


Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan sudah punya 5 solusi untuk membenahi masalah dwelling time (lamanya waktu bongkar muat) di Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satunya akan kembali mengembangkan sistem jalur hijau dan jalur merah untuk arus kegiatan bongkar muat yang dilakukan eksportir dan importir di pelabuhan.

Selain itu, Rizal Ramli akan meminta biaya penyimpanan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dinaikan hingga lebih mahal daripada biaya penyimpanan di gudang. Serta mengusulkan agar dibangun jalur kereta api langsung ke tempat bongkar muat barang.


Editor : Sasmito Madrim

  • Dwelling Time
  • Asosiasi Logistik Indonesia
  • menko kemaritiman Rizal Ramli

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!