'Proyek Listrik 35 Ribu MW Realistis, Tapi Atasi Dulu Kendala Struktural'

Pemerintah harus fokus mengatasi kendala struktural, misalnya perizinan pembanguanan yang biasanya memakan waktu tiga hingga lima tahun, harus dipersingkat menjadi dua tahun.

BERITA | NASIONAL

Jumat, 21 Agus 2015 01:25 WIB

Author

Iriene Natalia

'Proyek Listrik 35 Ribu MW Realistis, Tapi Atasi Dulu Kendala Struktural'

Ilustrasi penanganan pembangkit listrik. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Pakar tenaga listrik sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, target pemerintah membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt masih realistis.

Fabby menanggapi kritik yang justru dilontarkan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli soal proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Rizal menganggap proyek itu tidak realistis. Kritik itu menimbulkan kehebohan, karena Rizal Ramli menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla berdebat terbuka.

Namun menurut Fabby, pemerintah harus fokus mengatasi kendala struktural, misalnya perizinan pembanguanan yang biasanya memakan waktu tiga hingga lima tahun, harus dipersingkat menjadi dua tahun.

Jika itu dilakukan, Fabby memperkirakan, hingga 2019 nanti setidaknya 20 ribu megawatt pembangkit listrik mampu terbangun.

"Memang kalau dari sisi memenuhi target 35 ribu megawatt, kalau untuk membangun 7 ribu (megawatt) tiap tahun saya hitung untuk kebutuhan transmisi saja setiap harinya harus bangun 25 kilometer kira-kira. Dalam sejarah Indonesia sampai 70 tahun merdeka, belum pernah sekalipun kita dalam waktu satu tahun bangun 7 ribu megawatt, 25 kilometer transmisi tiap hari. Saya kira sampai 2019, artinya dengan kondisi sekarang mungkin bisa terbangun 20 ribu megawatt," kata Fabby.

Program pembangunan pembangkit 35 ribu MW merupakan inisasi besar dalam mencukupi kebutuhan listrik di Indonesia pada 2020. Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah agar program pembangunan pembangkit ini dapat terealisasi sesuai rencana.

Salah satu yang dilakukan adalah memangkas perizinan sehingga memudahkan investor ikut berperan menyukseskan program ini. Hingga kini, Kementerian ESDM pun sudah memangkas 60 persen perizinan.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Bekas Napi Koruptor Harus Jeda Lima Tahun Sebelum Maju di Pilkada