UU Panas Bumi Ancam Masyarakat Adat

Anggota Komisi Hukum DPR RI Gede Pasek Suardika menilai Undang-Undang (UU) Panas Bumi berpotensi mengancam keamanan masyarakat adat di hutan lokasi pengelolaan panas bumi.

NASIONAL

Selasa, 26 Agus 2014 15:01 WIB

Author

Abu Pane

UU Panas Bumi Ancam Masyarakat Adat

panas bumi, hutan lindung, masyarakat adat


KBR, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gede Pasek Suardika menilai Undang-Undang (UU) Panas Bumi berpotensi mengancam keamanan masyarakat adat di hutan lokasi pengelolaan panas bumi. 


Ia mencontohkan sejumlah masyarakat adat di Bali menolak pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi di kawasan hutan Bali. Aksi protes ini bisa menyebabkan masyarakat adat dipenjara.


"Ada ketentuan pidana (UU Panas Bumi) baik pasal 73 mau pun pasal 74. Di mana di sini diatur setiap orang dengan sengaja menghalangi atau merintangi perusahaan panas bumi dan lain sebagainya. Itu diancam pidana penjara tujuh ton atau pidana denda paling banyak Rp 70 miliar,” kata Gede Pasek. 


“Ketika ini dikeluarkan izin, kemudian tidak cocok dengan adat di daerah kami misalnya. Apakah kemudian mereka yang menentang akan dikenai pidana seperti ini.” 


Sementara itu Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (Menteri ESDM) Jero Wacik mengklaim UU Panas Bumi sudah mengatur keamanan masyarakat adat di hutan tempat pengelolaan panas bumi. Menurutnya, izin pengelolaan panas bumi baru bisa dikeluarkan jika masyarakat adat menyetujui pengelolaannya. 


Sebelumnya DPR RI resmi mengesahkan UU Panas Bumi, Selasa (26/8). Dalam UU tersebut perusahaan pengelola panas bumi diizinkan merambah panas bumi yang ada di hutan produksi dan hutan lindung.


Editor: Antonius Eko 


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN