KBR, Jakarta – Siapa kelompok yang paling sulit mengakses internet? Walaupun secara umum banyak kelompok masyarakat yang cukup bergembira dengan adanya internet karena memberikan gagasan baru soal kebebasan berekspresi dan memudahkan berinteraksi. Namun pertanyaan soal diskriminasi kelompok yang tak bisa mengakses internet masih mengemuka, karena baru sekitar 71 juta masyarakat Indonesia yang bisa mengakses internet dari sekitar 240 juta jumlah penduduk Indonesia. Pertanyaan ini tertuang dalam pertemuan Indonesia Internet Governance Forum (IGF) yang digagas oleh pemerintah, masyarakat sipil dan para pegiat internet, Rabu (20/08/2014) hari ini.
Salah satu pengurus Kartunet, Dimas Prasetyo menyatakan bahwa internet di satu sisi memberikan kemudahan bagi disabel atau penyandang cacat, namun di sisi lain banyak disabel yang masih kesulitan mengakses internet karena keterbatasan fisik. Hal ini juga dialami masyarakat yang tinggal di Indonesia timur maupun di perbatasan.
“Contohnya misalnya ada pendaftaran pegawai negeri sipil melalui PNS online. Ini belum bisa diakses oleh semua orang. Bagi disabel, kami tak hanya punya kesulitan untuk menjadi PNS, mengakses internet saja masih sulit, apalagi bagi disabel yang tinggal di pedalaman atau perbatasan,” kata Dimas Prasetyo.
Diskriminasi lain menurut anggota Komnas Perempuan, Andy Yentriyani juga dialami oleh para perempuan di pedalaman yang belum bisa mengakses internet. Kelompok lain yaitu buruh, kelompok miskin kota yang tak mampu mengakses internet, juga kelompok penghayat kepercayaan dan para korban lain yang hingga kini tidak diberikan haknya oleh pemerintah.
“Maka yang harus dilakukan adalah melakukan tata kelola internet dan pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara berhak atas internet, tak ada diskriminasi, dan internet harus hadir dan digunakan untuk mendengarkan suara-suara kelompok marjinal,” ujar Andy Yentriyani.
Dimas Prasetyo meminta pemerintah agar memperhatikan kebutuhan warga di pedalaman akan akses internet. Banyaknya kebijakan melalui online, seperti PNS online maupun sekolah online juga harus menjadi pertimbangan apakah kelompok disabel sudah bisa mengakses semuanya.
Pemerintah melalui staff Kementerian Kominfo, Boni Pudjianto mengakui bahwa saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi dengan adanya internet, namun pihaknya optimis bahwa semua pihak akan bisa mengakses internet.
“Saat ini pemerintah sedang mengajak kelompok-kelompok pemuda untuk membantu masyarakat agar bisa mengakses internet, ini dilakukan terutama bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia timur dan kawasan pedalaman,” ujar Boni Pudjianto.
Pertemuan IGF ini diadakan untuk mendorong terjadinya dialog terbuka dan transparan mengenai tata kelola internet di Indonesia.
Perempuan, Disabel dan Masyarakat Pedalaman Masih Sulit Akses Internet
KBR, Jakarta

Rabu, 20 Agus 2014 19:54 WIB


internet, disabel, akses
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Tua Itu Niscaya, tapi Bahagia di Usia Senja Itu Butuh Upaya
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
FOMO Sapiens : Sugar Daddy dan Perkara Ulah Turis di Bali
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Permenaker Pemotongan Upah Bakal Digugat Uji Materiil
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Pakar: Investasi Besar Harus Sebanding dengan Pemberdayaan Masyarakat
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
KontraS Desak Presiden Jokowi Tegur Kepala BIN
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Partai Buruh Siapkan Gugatan Uji Materiil Perpu Ciptaker ke MK
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Bantah Ada Mediasi, KPU Ajukan Memori Banding Tambahan ke PN Jakpus
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Sambut Ramadan, Wapres: Jaga Persatuan, Hindari Provokasi di Tahun Politik
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Ombudsman RI: Kenaikan Harga Bawang Capai 20 Persen, Sudah Tidak Wajar
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
Ikatan Pedagang Pasar Kritik Langkah Pemerintah Kendalikan Harga Pangan
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Ketakutan Setengah Mati akan Kematian
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Perry Warjiyo Kembali Pimpin BI hingga 2028
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Dikabulkan, Permohonan Gugatan Class Action Kasus Gagal Ginjal Akut
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Berbagai Protes Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
Kendalikan Harga Beras, PKS Minta Bulog Serap Gabah di Panen Raya
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
Jokowi Meresmikan Papua Youth Creative Hub, Apa Itu?
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud MD: Gilanya Korupsi di Negeri Ini
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diprediksi Kisaran 5 Persen
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Zico dan Pakar Hukum: Copot Hakim Konstitusi Guntur Hamzah
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Cek Fakta: Suntingan Judul Artikel Megawati Masuk Surga karena Malaikat Kenal Soekarno
Top Three Hoax of The Week
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Urgensi Penerapan Cukai Minuman Berpemanis
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 11