Perempuan, Disabel dan Masyarakat Pedalaman Masih Sulit Akses Internet

KBR, Jakarta – Siapa kelompok yang paling sulit mengakses internet? Walaupun secara umum banyak kelompok masyarakat yang cukup bergembira dengan adanya internet karena memberikan gagasan baru soal kebebasan berekspresi dan memudahkan berinteraksi. Namun pertanyaan soal diskriminasi kelompok yang tak bisa mengakses internet masih mengemuka, karena baru sekitar 71 juta masyarakat Indonesia yang bisa mengakses internet dari sekitar 240 juta jumlah penduduk Indonesia. Pertanyaan ini tertuang dalam pertemuan Indonesia Internet Governance Forum (IGF) yang digagas oleh pemerintah, masyarakat sipil dan para pegiat internet, Rabu (20/08/2014) hari ini.

Salah satu pengurus Kartunet, Dimas Prasetyo menyatakan bahwa internet di satu sisi memberikan kemudahan bagi disabel atau penyandang cacat, namun di sisi lain banyak disabel yang masih kesulitan mengakses internet karena keterbatasan fisik. Hal ini juga dialami masyarakat yang tinggal di Indonesia timur maupun di perbatasan.

“Contohnya misalnya ada pendaftaran pegawai negeri sipil melalui PNS online. Ini belum bisa diakses oleh semua orang. Bagi disabel, kami tak hanya punya kesulitan untuk menjadi PNS, mengakses internet saja masih sulit, apalagi bagi disabel yang tinggal di pedalaman atau perbatasan,” kata Dimas Prasetyo.

Diskriminasi lain menurut anggota Komnas Perempuan, Andy Yentriyani juga dialami oleh para perempuan di pedalaman yang belum bisa mengakses internet. Kelompok lain yaitu buruh, kelompok miskin kota yang tak mampu mengakses internet, juga kelompok penghayat kepercayaan  dan para korban lain yang hingga kini tidak diberikan haknya oleh pemerintah.

“Maka yang harus dilakukan adalah melakukan tata kelola internet dan pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara berhak atas internet, tak ada diskriminasi, dan internet harus hadir dan  digunakan untuk mendengarkan suara-suara kelompok marjinal,” ujar Andy Yentriyani.

Dimas Prasetyo meminta pemerintah agar memperhatikan kebutuhan warga di pedalaman akan akses internet. Banyaknya kebijakan melalui online, seperti PNS online maupun sekolah online juga harus menjadi pertimbangan apakah kelompok disabel sudah bisa mengakses semuanya.

Pemerintah melalui staff  Kementerian Kominfo, Boni Pudjianto mengakui bahwa saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi dengan adanya internet, namun pihaknya optimis bahwa semua pihak akan bisa mengakses internet.

“Saat ini pemerintah sedang mengajak kelompok-kelompok pemuda untuk membantu masyarakat agar bisa mengakses internet, ini dilakukan terutama bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia timur dan kawasan pedalaman,” ujar Boni Pudjianto.

Pertemuan IGF ini diadakan untuk mendorong terjadinya dialog terbuka dan transparan mengenai tata kelola internet di Indonesia.