Organda Minta Pemerintahan Jokowi Hentikan BBM Subsidi Kendaraan Pribadi

KBR, Jakarta- Organisasi Kendaraan Angkutan Umum (Organda) bakal mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi-JK agar melarang kendaraan pribadi menggunakan BBM bersubsidi.

NASIONAL

Sabtu, 23 Agus 2014 20:50 WIB

Author

Evilin Falanta

kabinet jokowi, bbm subsidi, menteri jokowi, organda, pemerintahan jokowi

KBR, Jakarta- Organisasi Kendaraan Angkutan Umum (Organda) bakal mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi-JK agar melarang kendaraan pribadi menggunakan BBM bersubsidi. Ini menyusul rencana presiden terpilih Jokowi untuk menaikkan harga BBM tersebut.

Sekjen Organda Andriansyah mengatakan, pihaknya mendukung rencana pemerintah itu dengan catatan sudah dipersiapkan secara matang. Organda juga akan meminta pemerintah untuk berdialog dalam menyusun pemanfaatan penggunaan BBM bersubsidi. (Baca: Kuota BBM Subsidi Tahun Depan Ditambah)

"Yang terpenting adalah bagaimana transportasi umum dapat melayani masyarakat dengan harga yang terjangkau. Nah, subsidi angkutan umum ini kan bisa dipikirkan mekanismenya, bisa melalui bahan bakar, bisa melalui biaya operasional. Sistem pengawasan juga nanti bisa diberlakukan, bisa saja yang kita usulkan untuk BBM bersubsidi yang khusus bagi kendaraan angkutan umum itu ditentukan SPBU-SPBU khusus untuk mengisi BBM bersubisi, sedangkan SPBU lainnya itu untuk kendaraan yang mengisi BBM nonsubsidi," tuturnya.

Sekjen Organda Andriansyah berpendapat agar pemerintah mengalihkan biaya subsidi BBM untuk membenahi moda transportasi umum. Hal itu diperkirakan Organda mampu mendorong masyarakat umum untuk beralih menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi jika sarana dan prasarana angkutan umum sudah memadai.

Editor: Rony Rahmatha

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pegawai KPK Berstatus ASN, Independensi KPK Terancam