Bagikan:

KPK Minta Undang-undang Minerba Direvisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia untuk merevisi Undang-undang Minerba. Hal itu disampaikan usai pertemuan KPK dengan Kementerian ESDM, Rabu (27/8).

NASIONAL

Rabu, 27 Agus 2014 14:59 WIB

KPK Minta Undang-undang Minerba Direvisi

kpk, minerba, korupsi

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia untuk merevisi Undang-undang Minerba. Hal itu disampaikan usai pertemuan KPK dengan Kementerian ESDM, Rabu (27/8). 


Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia paling rentan terjadi korupsi. Kata dia, perlu ada revisi dalam peraturan pengelolaan minerba di daerah.


"Terus kami akan melakukan kajian biro hukum bersama-sama teman-teman kampus, dan LSM yang profesional. Nah, kajian itu yang akan kami sampaikan kepada pemerintah untuk mengajukan. Sehingga inisiasi untuk merevisi undang-undang itu resmi tetap datang dari pemerintah dan DPR,” kata Busyro


“Tapi KPK biro hukumnya sudah kita kembangkan ke mengkritisi sejumlah peraturan perundang-undangan. Hasilnya nanti naskah akademik versi kami, semangatnya undang-undang KPK kan tentunya akan kami sampaikan.” 


Busyro Muqoddas menambahkan KPK akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam membantu merevisi peraturan pengelolaan minerba tersebut.


Ediitor: Antonius Eko 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Ketika Pimpinan KPK Tersandung Masalah Integritas

Most Popular / Trending