KBR,Jakarta-Partai Golkar meminta presiden terpilih Joko Widodo tak membujuk anggota koalisi Merah-Putih untuk bergabung ke dalam koalisinya. Ini disampaikan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Golkar Ali Muchtar Ngabalin menyusul prediksi adanya anggota koalisi Merah-Putih yang menyeberang ke Jokowi-JK. (Baca: Pengamat Politik LIPI Ragukan Soliditas Koalisi Merah Putih)
Ali Mochtar mengklaim, koalisi yang ada sekarang dinilai bakal menghasilkan pengawasan yang efektif terhadap pemerintahan baru mendatang.
“Saya juga ingin mengatakan sesungguhnya Jokowi-JK harus komitmen dengan koalisi rampingnya, harus komitmen dengan koalisi tenda kecilnya. Tanpa memberikan sedikit angin-angin surga,”jelas Ngabalin di Jakarta
Ali Muchtar Ngabalin menambahkan, kondisi koalisi Merah-Putih masih solid pasca putusan MK yang menolak gugatan Prabowo-Hatta, utamanya Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie yang akan berakhir 2015 mendatang.
Sebelumnya, Partai Demokrat dan PPP diprediksi akan berpaling dari koalisi merah putih menuju Jokowi-JK pasca putusan MK yang menolak gugatan Prabowo-Hatta. Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro beralasan, kedua partai tersebut dari awal tidak sepenuhnya mendukung pasangan Prabowo-Hatta dalam pilpres 2014. Dengan begitu peta kekuatan kedua koalisi di legislatif menjadi seimbang.
Editor: Rony Rahmatha
Golkar Minta Kubu Jokowi Tak Rayu Koalisi Merah Putih
KBR,Jakarta-Partai Golkar meminta presiden terpilih Joko Widodo tak membujuk anggota koalisi Merah-Putih untuk bergabung ke dalam koalisinya.
Sabtu, 23 Agus 2014 20:08 WIB
golkar, koalisi prabowo, jokowi jk, merah putih, pilpres
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Tuntaskan Kasus Novel Baswedan, Tim Advokasi Minta Presiden Terbitkan Perpres TGPF
kami juga mendesak adanya TGPF independen, sekaligus dalam surat ini kami lampirkan draf keputusan presiden mengenai TGPF independenPemerintah Pastikan Terus Naikkan UMP, KPR Ajukan Sistem Upah Layak Nasional
Meski jumlah upah naik, tapi kualitas dari upah tersebut tidak meningkat. Apalagi, kenaikan upah diikuti kenaikan kebutuhan hidup.Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Komnas HAM Ingatkan Tuntaskan Ini
Masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, maka beban pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang saat ini masih berjalan, akan lebih mendapat tantangan lebih.KPA: Periode Pertama Jokowi, 800-an Aktivis Dikriminalisasi
“Selama pemerintahan Jokowi saja ada sekitar 800 lebih aktivis agraria, petani, masyarakat adat, nelayan, ditangkap karena mempertahankan kampung-kampung, desa, tanah-tanah garapannya.”Anak Penusuk Wiranto Dibawa Densus 88 ke Panti Sosial, Bagaimana Kondisinya?
“Anaknya menggunakan pisau ini dan sudah diperintahkan oleh Abu Rara untuk melakukan serangan terorisme kepada kepolisian. Tapi, anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani,” kata Dedi.Pesan KPK ke Anggota DPR Baru: Jaga Integritas dengan Tolak Gratifikasi
"Yang perlu dipahami ialah bahwa gratifikasi atau pemberian yang sifatnya gratis atau free ini berpotensi menjadi pidana."Indonesia Jadi Dewan HAM PBB Lagi, Padahal Banyak Kasus HAM Tidak Tuntas
"Untuk kelima kalinya, Indonesia akan kembali memberikan kontribusi nyata dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global.”Pengusaha Keberatan UMP Naik 8,5 Persen
APINDO memperkirakan kenaikan UMP tahun depan sebesar 8,51 persen bisa menyebabkan ongkos produksi para pengusaha membengkak. Pelantikan Pertama Jokowi Disebut 'A New Hope', Kalau Sekarang?
Majalah TIME, yang dulu menggadang-gadang Jokowi sebagai "A New Hope", kini tidak bersuara apa-apa soal pelantikan periode keduanya.KIARA: Kemitraan Ekonomi RCEP Bakal Mengancam Masyarakat Pesisir
Kerjasama ekonomi dan perdagangan RCEP diperkirakan bakal menjadi kerjasama terbesar di dunia. Namun diperkirakan akan merugikan masyarakat kecil. Greenpeace: Menteri Agraria yang Baru Harus Transparan soal Data HGU
"Kalau kita punya transparansi soal siapa saja pemilik HGU, bagaimana petanya dan seterusnya, maka akan ada efek yang membuat mereka behati-hati melakukan praktik pembakaran."Begini Puja-Puji Kapolri untuk Jusuf Kalla
Polri menyatakan sosok Jusuf Kalla sebagai pemimpin yang mengayomi, terutama saat kepolisian menangani konflik di Poso, Sulawesi Tengah.Besok Tepat 3 Bulan, Jokowi akan Tagih Kapolri Penuntasan Kasus Novel
"Kebiasaan yang dijalankan Pak Jokowi begitu. Selalu mengecek atas pekerjaan yang telah beliau perintahkan," Pidato Pelantikan, Jokowi Didesak Sampaikan Penyelamatan Hutan
Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati menyebut, Presiden harus tanggap dan concern, dalam menjaga hutan Indonesia agar kelestarian alam tetap baik.Produk Halal, PBNU Minta Penerbit Sertifikat Diaudit
"Sebenarnya tidak boleh monopoli, mana lembaga yang memenuhi syarat boleh-boleh saja menerbitkan sertifikat halal,"Pelantikan Jokowi, Tamu Asingnya Lebih Banyak dari Pelantikan SBY
Dengan tamu asing lebih banyak, pelantikan Jokowi juga menghabiskan anggaran lebih besar.Ragu Perpu KPK, Jokowi Diperkirakan Ambil Sikap Awal November
"Kalau presiden memaksakan Perpu, dan dari awal Perpu diterbitkan sudah ditolak sama DPR, maka umur Perpu juga nggak akan lama. Ditolak lagi sama DPR, mau ngapain lagi?"Bursa Kabinet, Erick Thohir Harap Jokowi Pilih yang Berkeringat
"Saya selalu bilang siapa pun yang terpilih saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin, dan yang penting punya track record yang baik untuk menyelesaikan ini,"Modus Kondom dan Teh Cina, Bareskrim Bekuk Penyelundup Sabu Puluhan Kilogram
"Modus ini dikendalikan di negara asal dia dari Thailand kemudian sampai di Indonesia ada lagi pengendalinya,"Pelaku Penusuk Wiranto Persenjatai Anaknya untuk Serang Polisi
"Diperintahkan oleh Abu Rara untuk melakukan serangan terorisme kepada kepolisian. Tapi anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Tim Teknis Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Belum Ungkap Apapun