KBR68H, Jakarta - Kepolisian Indonesia memburu pelaku pencucian uang melalui dunia maya dengan nama Foshan Zebro. Kepala Sub Direktorat Pencucian Uang Bareskrim Mabes Polri Agung Setya mengatakan, Polisi sulit melacak pelaku sebab menggunakan identitas palsu. Foshan membajak email Jinxiang County Huaguang Food Export Import dengan New Fall Genegal Tradding dalam transaksi pembelian bawang putih. (Baca: Soal Kebutuhan Bawang Putih, Indonesia Masih Bergantung Impor)
"Sumber dananya itu terkait dnegan transaksi legal namun kemudian transaski ini dibelokkan. Pembayaran untuk kasus Zebro LTD ini antara China dan Senegal di Afrika. Namun kemudian uangnya dibelokkan oleh para pelaku ini masuk ke Indonesia. Di Indonesia dicoba untuk diambil namun kemudian dengan perangkat hukum yang ada di Indonesia bank itu dapat melakukan penundan transasksi."ujar Agung Setya.
Kepala Sub Direktorat Pencucian Uang Bareskrim Mabes Polri Agung Setya menambahkan, kasu ini bermula saat Foshan Zebro membuka akun di bank BTN cabang ITC Mangga Dua. Kemudian pihak New Fall mengirimkan dana sebesar 2,2 miliar rupiah guna pembayaran bawang putih kepada Jinxiang County. Transaksi ini mencurigakan dan langsung dilaporkan BTN kepada PPATK. BTN pun melaporkannya kepada Bareskrim Mabes Polri.
Editor: Nanda Hidayat
Perusahaan Bawang Putih Tertipu 2,2 Miliar
KBR68H, Jakarta - Kepolisian Indonesia memburu pelaku pencucian uang melalui dunia maya dengan nama Foshan Zebro.
Jumat, 30 Agus 2013 21:47 WIB
Perusahaan, Bawang Putih, Tertipu 2, 2 Miliar
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
MK Kabulkan Gugatan Uji Materi, KPK Desak KPU Segera Ubah Aturan Pilkada bagi Eks-Napi
"Harapan KPK tentu saja semua pidana yang dijatuhkan atau semua hukuman yang dijatuhkan itu sudah dilaksanakan, barulah kemudian dihitung masa lima tahun tersebut,"MK Kabulkan Gugatan Uji Materi, KPU Didesak Segera Ubah Aturan Pilkada bagi Eks-Napi
"Peraturan KPU agar dibuatkan rumusan yang jauh lebih detail sebagaimana telah diputus dalam amar putusan MK,"Tekan Angka Stunting, Bulog Siap Salurkan Beras Fortifikasi
Kementerian Kesehatan mendukung Bulog salurkan beras fortifikasi'Merdeka Belajar', Mendikbud Nadiem Pastikan UN Dihapus Tahun 2021
Kebijakan 'Merdeka Belajar' juga meminta inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan pendidikan.Cegah Korupsi, KPK Minta Negara Tanggung 50 Persen Dana Parpol
"Yang 50 persen yang ditanggung negara itu akan dibarengi dengan prasyarat kinerja."Banyak Buruh Tak Punya Pensiun, BPS Usul Ada Lapangan Kerja untuk Lansia
"Banyak lansia yang terus mencari penghasilan karena terpaksa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kasus tersebut, pemerintah perlu campur tangan untuk memberikan perlindungan."Ma'ruf Amin: Majelis Taklim Tidak Terdaftar, Tidak Dapat Bantuan
“Tapi tidak harus (mendaftar), tidak wajib jadi bagi mereka yang mau didaftar dan mendaftar, nanti akan diberikan pelayanan dan (uang) pembinaan."Dubes Inggris Dorong Aksi Perlindungan Jurnalis di Indonesia
"Saya harap kita bisa bersama menyusun rencana aksi ini, sehingga jika ada serangan terhadap jurnalis, telah ada panduan langkah untuk menanganinya.”Ratusan Triliun Dikucurkan, Jokowi Kesal Ribuan BUMNDes Tak Sumbang Keuntungan
"BUMNDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa. Jadi tolong ini menjadi catatan."Kumpulkan Menteri, Luhut: Menteri Juga Harus Mendengar, Bukan Hanya Didengar
"Jangan menteri maunya hanya didengar saja. Kita harus bisa mendengar dari bawah. Sekarang ini bagaimana idenya itu diisi."Ketua KPK Agus Rahardjo Pamit dan Minta Maaf
Ketua KPK Agus Rahardjo secara khusus juga memohon maaf jika keputusan hingga kebijakan lembaganya tidak dapat memuaskan sejumlah pihak.Tak Ingin Sakiti Warga Miskin, Pemkab Magetan Ogah Pasang Stiker Penerima PKH
"Akhirnya orang miskin kalau malu tidak mau menerima, akhirnya program kita yang gagal."Bertemu Jokowi, Menkopolhukam Bicarakan Isu Korupsi Hingga KKR
"Ini rencana-rencana ada RUU KKR, Saber Pungli, Bakamla, banyaklah laporan-laporan,"KPK Minta DPR Buka Data Kehadiran Rapat Pengesahan UU KPK
"Tidak ada alasan DPR kemudian tidak memberi itu (data kehadiran rapat) karena kewajiban mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat."Sidang Pengesahan di DPR Minim Anggota, Formappi: Itu Bisa Batalkan UU KPK
"Saya kira sih sangat berpengaruh, karena aturan soal kehadiran dan soal kuorum itu aturan resmi."Fraksi PKS: Rapat Paripurna UU KPK Sepi, Tapi Itu Hanya Formalitas
"Sebenarnya di DPR itu pengambilan keputusan (pengesahan UU KPK) di Rapat Paripurna boleh dikatakan hanya formalitas, karena sudah diselesaikan di Rapat Tingkat Pertama."Kartu Prakerja Diluncurkan Agustus 2020
Saat ini pemerintah tengah menyiapkan website sebagai wadah pendaftaran peserta yang ingin mendapatkan Kartu Prakerja. Libatkan Investor dari Tiongkok, Hydropower 23 Ribu MW Akan Dibangun di Papua
"Kalau Mamberamo mau dibangun, itu 23 ribu megawatt. Terbesar di dunia kalau hydropowernya dibangun."Susun RUU KKR, Istana Minta Masukan Pakar dari AS
Pemerintah mencari formula terbaik RUU KKR agar tak kembali dibatalkan MKHari HAM Internasional, Aceh Tampilkan Algojo Perempuan
"Ini baru pertama sekali kita laksanakan, karena memang untuk algojo perempuan itu harus kita adakan pelatihan terlebih dahulu."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Cina Berencana Melarang Teknologi Asing di Seluruh Kantor Pemerintahan dan Institusi Publik
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh
Menteri Nadiem Ungkap Pengganti Ujian Nasional
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7