MaPPI: Tiga Tahun Pengadilan Tipikor Berjalan Tanpa Evaluasi

KBR68H, Jakarta - Mahkamah Agung diminta membuat standar kualifikasi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ini terkait buruknya kualitas calon hakim tipikor yang diajukan MA ke Komisi Yudisial. Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Ind

NASIONAL

Sabtu, 31 Agus 2013 17:44 WIB

Author

Sasmito

MaPPI: Tiga Tahun Pengadilan Tipikor Berjalan Tanpa Evaluasi

MA, Mahkamah Agung, Hakim, Tipikor, Komisi Yudisial

KBR68H, Jakarta - Mahkamah Agung diminta membuat standar kualifikasi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ini terkait buruknya kualitas calon hakim tipikor yang diajukan MA ke Komisi Yudisial.

Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia MAPPI FHUI, Dio Ashar Wicaksana mengatakan, jika ada standar kualifikasi hakim Tipikor mestinya akan mempermudah MA dalam seleksi para hakim.

Dio Ashar menyarankan MA segera melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap hakim Tipikor guna penetapan standar kualifikasi yang harus dimiliki.

Dio Ashar Wicaksana melihat MA tidak pernah mengevaluasi kualitas hakim selama tiga tahun berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (sejak 2010).

"Kalau misalkan MA melakukan evaluasi, mestinya mereka sudah punya standar hakim ad hoc yang dibutuhkan. Jadi ketika ada rekrutmen, mereka sudah punya standartnya seperti apa. Sejauh ini sih belum ada evaluasi dari MA. Karena perjalanan selama tiga tahun ini, kita juga belum melihat catatan hasil evaluasi dari MA," kata Dio saat dihubungi KBR68H.

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia MAPPI, Dio Ashar Wicaksana menambahkan, hasil dari evaluasi hakim Tipikor nantinya juga penting untuk penilaian hakim yang memiliki catatan baik dan hakim-hakim nakal.

Baru-baru ini Komisi Yudisial menyebutkan sekitar 80 persen calon hakim pengadilan korupsi yang direkomendasikan MA bermasalah. Banyak hakim terbelit masalah pelanggaran kode etik, kurangnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, menerima suap dan lain-lain, hingga perzinahan.

Mahkamah Agung tengah mengalami krisis hakim ad hoc. Pada saat pengumuman hasil seleksi calon hakim ad hoc Tipikor 2013 pekan ini hanya satu nama yang berhasil lulus seleksi. Padahal, MA membutuhkan sedikitnya 60-an hakim ad hoc baru untuk menutupi kekurangan di seluruh Pengadilan Tipikor di Indonesia.


Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Bekas Napi Koruptor Harus Jeda Lima Tahun Sebelum Maju di Pilkada