KPK: Banyak Perusahaan Tambang Kemplang Pajak

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan banyaknya perusahaan tambang yang membangkang dari aturan dan kewajiban di sektor pajak.

NASIONAL

Kamis, 29 Agus 2013 19:57 WIB

Author

Yudha Rachman

KPK: Banyak Perusahaan Tambang Kemplang Pajak

KPK, Perusahaan Tambang, Pajak

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan banyaknya perusahaan tambang yang membangkang dari aturan dan kewajiban di sektor pajak. Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas mengatakan, banyak perusahaan tambang sengaja melanggar aturan dan tidak membayar pajak dari hasil tambang yang dikeruk. Kata Busyro, KPK mengklaim kerugian negara di sektor tambang ini mencapai triliunan rupiah.

“State Capture di sektor Minerba ini dari peraturan perundang-undangan misalnya keenganan para pengusaha tambang melakukan renegosiasi yaitu di bidang kontrak sebagai mana sudah diamanatkan dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba. Renegosiasi tadi menjadi kajian bersama kami dalam forum ini, semangatnya renegosiasi ini sesuai pasal 33 ayat 1 dan 3 konstitusi, semangatnya juga merespon pengelolaan sumber daya alam memiliki dampak selain kerusakan alam juga kerugian yang di situ menimbulkan masalah lingkungan,”jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi bertemu dengan Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, Wakil Menteri ESDM, Kementerian Perhubungan untuk membahas soal korupsi dan rendahnya penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara. Dalam pertemuan, dibahas juga soal banyaknya kegiatan penambangan ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah.


Editor: Suryawijayanti

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Pengaruh Narkoba dan Kerusakan yang Ditimbulkan

PascaOTT, KPK Segel Ruangan di Kantor Wali Kota Medan

Kabar Baru Jam 8

Parlemen Korsel Ajukan RUU 'Sulli' untuk Atasi Serangan Komentar Jahat di Medsos

Kabar Baru Jam 7