KBR68H, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Otonomi Daerah.
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menilai, UU tersebut ikut mendorong penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah daerah. Salah satunya adalah pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya alam seperti batubara.
“Sudah saatnya UU Otonomi Daerah itu direvisi, kami akan memulai langkah ini dan tentu saja tanpa kami memulai ini dorongan kepada Pemerintah dan DPR karena temuan di sektor ini. Kepala daerah menjadi persoalan dan sistemnya memungkinkan untuk itu, maka revisi Undang-Undang itu mestinya didahulukan” Kata Busyro.
KPK menemukan kerugian negara hingga Rp 6,7 triliun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara. Negara diduga mengalami kerugian triliunan rupiah dari praktek pertambangan yang diketahui oleh pemerintah daerah. Kerugian itu itu tercatat sesuai dengan temuan tim optimalisasi penerimaan negara (OPN), yaitu PNBP dari hasil royalti dan iuran tetap sektor mineral dan batubara pada 2003-2011.
Editor: Antonius Eko
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
