Begini Janji Komnas HAM soal HKBP Filadelfia

Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi terkait aduan pimpinan Gereja HKBP Filadelfia, Pendeta Palti Panjaitan. Hingga kini, bupati Bekasi belum juga memberikan izin atas keberadaan gereja mereka.

NASIONAL

Jumat, 23 Agus 2013 20:48 WIB

Author

Danu Mahardika

Begini Janji Komnas HAM soal HKBP Filadelfia

Komnas HAM, HKBP Filadelfia

KBR68H, Jakarta - Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi terkait aduan pimpinan Gereja HKBP Filadelfia, Pendeta Palti Panjaitan. Hingga kini,  bupati Bekasi  belum juga memberikan izin atas keberadaan gereja mereka.

Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan jika bupati Bekasi tetap menolak, maka  telah melanggar hukum. Alasannya,  putusan pengadilan menyatakan keberadaan gereja tersebut adalah sah dan harus diberikan izin

"(Komnas HAM) akan menyampaikan dan berkoordinasi dengan Mendagri karena Mendagri sebagai pembina bupati, walikota dan Gubernur dan seluruh aparat pemerintah harusnya taat pada putusan hukum,” ujarnya saat dihubungi KBR68H, Jumat (23/8)

Sementara, terkait kriminalisasi Pendeta Palti,, kasusnya akan dikoordinasikan dengan kepolisian.

Pimpinan Gereja HKBP Filadelfia Pendeta Palti Panjaitan dilaporkan oleh pihak kelompok intoleran kepada Kepolisian Bekasi Kota dengan tuduhan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan pada malam Natal Desember lalu.

Pihak Kejaksaan setempat selanjutnya menolak berkas kasus ini karena tidak memenuhi syarat pidana. Namun Polisi tetap bersikeras mempidanakan Palti dengan sangkaan lainnya

Editor: Anto Sidharta

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Upaya Muslimah Bercadar Kikis Stigma (Bag 1)

Kabar Baru Jam 8

Menyoal Jaminan Kebebasan Warga, Apapun Agamanya

Kabar Baru Jam 10