KBR, Jakarta - Langkah pemerintah memangkas jumlah komoditas yang diberikan pupuk subsidi dari 70 menjadi 9 komoditas utama menuai kekhawatiran sejumlah pihak.
Pakar Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menilai, pembatasan pupuk subsidi itu akan berdampak langsung terhadap kuantitas produksi petani yang tidak mampu membeli pupuk non-bersubsidi dengan harga mahal.
"Ketika harga pupuk non-subsidi melonjaknya sangat tinggi, sehingga petani sekarang ini betul-betul apalagi petani kecil yang tidak memiliki kapasitas membeli pupuk non-subsidi terpaksa hanya menggunakan pupuk subsidi untuk memupuk tanamannya. Padahal dari sisi kuantitas itu kan turun kuantitasnya, yang harusnya dia membeli 100 persen (pupuk subsidi-red), 50 persen dia beli untuk pupuk non-subsidi, sekarang hanya betul-betul mengandalkan pupuk bersubsidi,"ujar Andreas saat dihubungi KBR, Selasa (19/7/2022).
Dwi Andreas menambahkan, kuantitas subsidi pupuk sebenarnya hanya memenuhi sekitar 50 persen kebutuhan petani. Imbasnya, kata dia, 50 persen petani lainnya terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi yang mahal di pasaran.
"Sudah barang tentu dengan harga pupuk dunia yang sedemikian mahal saat ini, pupuk bernitrogen itu sekarang naiknya dua setengah sampai tiga kali lipat. Sehingga harga pupuk non-subsidi itu melonjaknya sangat tinggi," tuturnya.
Baca juga:
- Serikat Petani Curiga Ada Mafia Bibit, Dasarnya?
- Menteri BUMN Sebut ada Mafia Bibit, Begini Tanggapan Mentan
Sebelumnya, komoditas penerima pupuk bersubsidi dibatasi hanya pada subsektor tanaman pangan. Terdiri dari padi, jagung, dan kedelai. Subsektor hortikultura terdiri dari cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian subsektor perkebunan terdiri dari tebu rakyat, kakao, dan kopi.
Penetapan komoditas ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Aturan ini diundangkan mulai 8 Juli 2022.
Editor: Fadli Gaper
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
