Bagikan:

Pasal Penghinaan Presiden Tetap Masuk RKUHP, Bedanya?

RKUHP bakal dibahas tertutup sebelum dibuka untuk publik dan disahkan

NASIONAL

Rabu, 06 Jul 2022 22:25 WIB

Author

Heru Haetami

Pasal Penghinaan Presiden Tetap Masuk RKUHP, Bedanya?

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej (Kiri) menyerahkan draf RKUHP pada Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) di komplek parlemen Rabu (6/7/2022)

KBR, Jakarta- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar S. Hiariej menegaskan, pemerintah tetap memasukkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Kata dia, dalam perubahan terbaru draf RKUHP, pemerintah menambahkan penjelasan soal kritik untuk membedakan dengan penghinaan.

"Jadi kita misalnya ya kita memberikan penjelasan betul tentang apa itu demi kepentingan umum supaya tidak ada lagi tafsir. Yang kedua kita memberikan penjelasan betul mengenai kritik, kritik itu apa, tentunya kita mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga orang bisa membedakan oh ini kritik, ini menghina. Itu kita memberikan penjelasan panjang lebar," kata Edward di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 218 hingga 220 draf RKUHP.

Pasal tersebut berbunyi "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV".

Kemudian "Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri".

Baca juga:

DPR Terima Draf RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan

RKUHP Disebut Ancam Demokrasi, Ini Tanggapan Komisi II DPR

Wamenkumham Edward Omar S. Hiariej juga memastikan draf RUU KUHP, bakal dibuka ke publik sebelum disahkan. Sebab kata dia, usai diserahkan ke DPR, draf teranyar itu akan didalami terlebih dahulu oleh masing-masing fraksi.

“Nggak mungkin disahkan sebelum dibuka toh. Jadi kan di DPR yang kemudian DPR yang membuka ini hasil penyempurnaan pemerintah,” kata Edward di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Edward menyebut ada 7 hal yang dilakukan pemerintah dalam revisi KUHP tersebut. Di antaranya melakukan penyempurnaan pada 14 isu krusial, reformulasi dan perbaikan kalimat, menghapus dan mempertahankan beberapa pasal.

Adapun 14 isu krusial yang akan didalami meliputi hukuman mati, aborsi, penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, penodaan agama, penganiayaan hewan serta alat pencegah kehamilan dan pengguguran.

Baca juga:

AJI: Banyak Pasal di RKUHP Berpotensi Ancam Kerja Jurnalistik

Editor: Dwi Reinjani

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

“Konversi Kompor Induksi untuk Tekan Subsidi Elpiji”

HUT RI Ke-77, Nasionalisme dan Prestasi Anak Bangsa

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Most Popular / Trending