Bagikan:

MK Tolak Permohonan Uji Materi JHT di UU Cipta Kerja

MK menolak uji materi JHT, dengan alasan pekerja yang berhenti karena pensiun tidak bisa disamakan dengan pekerja yang di-PHK, sebab mereka dinilai masih bisa mencari pekerjaan di tempat yang lain.

NASIONAL

Kamis, 07 Jul 2022 23:41 WIB

Uji Materi JHT

Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi. (Foto: ANTARA/Galih Pradipta)

KBR, Semarang - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai aturan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (7/7/2022).

Ketua MK, Anwar Usman resmi mengetok palu atas putusan yang menolak permohonan tersebut seluruhnya.

“Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” putus Anwar dalam Sidang Pengucapan Putusan MK, Kamis (7/7/2022).

Baca juga:


Sebelumnya pada tanggal 21 Februari 2022, seorang warga asal Surabaya, Jawa Timur bernama Samiani melayangkan gugatan atas aturan JHT dalam UU Cipta Kerja.

Samiani menilai aturan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, serta bersifat diskriminatif terhadap pekerja yang berhenti karena terkena PHK.

MK menilai JHT memiliki esensi untuk menjamin kesejahteraan hidup pekerja yang telah pensiun karena lanjut usia, disabilitas total permanen, atau meninggal dunia, maupun keluarga yang menjadi tanggungannya.

Menurut MK, pekerja yang berhenti karena pensiun tidak bisa disamakan dengan pekerja yang di-PHK, sebab mereka dinilai masih bisa mencari pekerjaan di tempat yang lain.

Meski demikian, anggota MK, Suhartoyo juga menambahkan bahwa hak-hak pekerja yang berhenti membayar iuran JHT karena terkena PHK perlu dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Menyongsong Terbitnya Rupiah Digital

Episode 4: Relasi Kuasa: Akar Kekerasan & Pengaturannya Dalam UU TPKS

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Mendorong Vaksinasi Booster untuk Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun

Most Popular / Trending