KBR, Jakarta - Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pencabutan izin lembaga donasi ACT dilakukan terkait dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak Yayasan.
Keputusan pencabutan izin diteken Menteri Sosial (Ad Interim) Muhadjir Effendi, melalui surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan.
“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi melalui keterangan tertulis yang diterima Rabu (6/7/2022).
Kementerian Sosial pada Selasa (5/7) telah mengundang pengurus Yayasan ACT untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat. Undangan itu kemudian dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan.
Baca juga:
- Lembaga Kemanusiaan Diduga Salahgunakan Donasi, DPR Akan Panggil Kemensos dan Kemenag
- BNPT Ungkap Delapan Yayasan Dana Kemanusiaan Terafiliasi Jaringan Teroris
Kemensos menyatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang berbunyi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.
Melalui keterangan tertulis Mensos menyatakan, dari hasil klarifikasi dengan Presiden ACT lbnu Khajar diketahui rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat digunakan sebagai dana operasional yayasan.
Lebih lanjut Muhadjir mengatakan pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat. Kemensos kata dia akan menyisir izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.
Editor: Agus Luqman
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
Bahkan sebagian wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan dengan kategori di bawah normal.
"Bapanas melakukan distribusi pangan di mana totalnya sebanyak 1142,5 ton"
Dengan target yang begitu besar sebagai acuan itu bagus, tetapi apakah tercapai atau tidaknya saya melihat dengan perkiraan yang ada mestinya tidak ya
Ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu berjalan baik.
Pasokan sejumlah komoditas pangan seperti telur, minyak goreng hingga daging berkurang sehingga menyebabkan kenaikan harga signifikan. 
1 dari 3 orang di Indonesia mengidap hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi
Sejak Januari 2023 ada 22 kasus kekerasan seksual. 
"Membiayai berbagai kebutuhan Mukti Agung Wibowo yang diantaranya untuk mendukung kegiatan muktamar PPP"
"Saat ini ya banyak sekali dijadikan untuk palm oil, atau untuk tambang batubara jadi cakupan hutannya pun berkurang jauh."
"Modusnya adalah anak tersebut dijanjikan uang jajan atau buah-buahan, dengan memberikan uang bervariasi antara 2 ribu hingga 10 ribu rupiah."
"Karena inikan korban masih kecil. Apakah pantas disebut persetubuhan?"
Hal yang juga mengancam kehidupan adalah tingginya pencemaran di berbagai media lingkungan seperti sungai, udara, tanah, dan laut.
