NASIONAL

Komnas HAM: Dialog, Cara Bermartabat Atasi Persoalan di Papua

"Penembakan itu terjadi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Sabtu, 16 Juli 2022. "

KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras aksi penembakan yang menewaskan 10 orang warga sipil di Kabupaten Nduga, Papua. 

Penembakan itu terjadi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Sabtu, 16 Juli 2022. Korban tewas dan dua orang yang kritis diserang menggunakan senjata api dan senjata tajam.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara Polda Papua, pelaku penyerangan adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Egianus Kogeya.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara memberikan sejumlah catatan dan dorongan bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, Komnas HAM juga mendorong adanya dialog damai Papua dengan melibatkan seluruh pihak.

Komnas menyebut dialog damai merupakan satu-satunya cara bermartabat untuk memutus mata rantai konflik kekerasan dan persoalan di Papua hingga ke akarnya.

Berikut wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara:

KBR: Terkait penembakan kelompok bersenjata yang menewaskan 10 orang warga sipil di Papua. Bagaimana sikap dan upaya Komnas HAM mengenai hal ini?

Beka: "Yang jelas kami mengecam keras adanya kekerasan di Nduga. Apalagi kemudian korbannya masyarakat sipil 10 orang tewas dan 2 luka berat sampai saat ini. Yang kedua, Komnas mendorong adanya upaya penegakan hukum yang tegas oleh aparat kepolisian, mengejar para pelaku dan memprosesnya ke proses hukum yang ada di negara ini. Yang ketiga Komnas mendorong juga pemerintah daerah kerja sama dengan aparat keamanan untuk menjamin keamanan warga yang lain, kemudian memenuhi kebutuhan sehari-hari jika ada yang mengungsi karena ketakutan dan yang lain sebagainya. Pemerintah daerah dan kepolisian juga didorong supaya dan trauma healing untuk korban-korban. Itu sikap Komnas. Kalau jangka panjangnya Saya kira Komnas mendorong adanya dialog damai Papua dengan melibatkan pihak-pihak yang memegang senjata," kata Beka saat dihubungi KBR melalui sambungan telepon, Senin, (18/7/22).

KBR: Sebelumnya, jubir TPNPB mengatakan pemekaran Papua akan semakin memicu perlawanan dari kelompok mereka. Bagaimana pendapat Komnas HAM? Langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk merespons hal ini?

Beka: "Kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan ketidakadilan. Itu prinsipnya. Saya kira ketika ada warga masyarakat yang tidak puas atau kemudian sedang berjuang untuk keadilan dan kesetaraan warga Papua, sebaiknya melalui dialog. Itu terkait dengan pernyataan yang ada. Yang kedua pemerintah pusat harus kemudian mampu mengajak seluruh elemen masyarakat duduk bareng soal bagaimana pemekaran Papua ini. Karena ini sudah disahkan menjadi undang-undang. Sikap masyarakat Papua apa pun sikapnya baik pro atau kontra harus menjadi bahan pertimbangan langkah-langkah pemerintah ke depan," tambahnya.

KBR: Kemudian apa saran dan rekomendasi Komnas HAM terkait penyelesaian masalah kekerasan di Papua? Mengingat ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Pendekatan seperti apa yang mesti dilakukan agar menyelesaikan masalah hingga ke akarnya?

Beka: "Yang pertama tentu saja evaluasi pendekatan yang ada selama ini. Baik pendekatan kesejahteraan, kemudian pendekatan keamanan dan yang lain sebagai pendekatan-pendekatan yang lain. Setelah evaluasi kemudian mendorong upaya dialog Papua yang bermartabat. Artinya melibatkan memang kelompok-kelompok yang memegang senjata dan juga kelompok-kelompok lainnya. Dengan posisi yang lebih saling menghormati. Itu kalau kita ingin memutus mata rantai atau siklus kekerasan yang ada," tambahnya.

KBR: Mengenai usulan dialog damai Papua yang diinisiasi oleh Komnas HAM. Bagaimana kelanjutannya? Apa yang sudah atau akan dibahas? Siapa saja nantinya yang harus terlibat dalam dialog tersebut?

Beka: "Saat ini Komnas sedang berkomunikasi dan juga bahkan bertemu dengan kelompok-kelompok penting di Papua. Dan ini Komnas akan terus berkomunikasi. Itu yang sedang dilakukan. Yang lain, Komnas juga sedang mengupayakan supaya semua pihak yang ada di pemerintah pusat sebagai penyelenggara negara mendukung upaya dialog damai Papua yang didorong oleh Komnas, seperti halnya komisioner tinggi HAM PBB dan juga Representative Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Ya, kita mendorong semua pihak terlibat baik yang kemudian memegang senjata atau tidak. Bahwa persoalannya nanti siapa saja, kita masih belum bisa bicara sampai ke sana. Karena ini masih terus upaya di tahap awal ini. Belum sampai pada siapa-siapa dan bagaimana cara dialognya. Tapi, yang jelas Komnas mendorong bahwa dialog adalah cara yang paling bermartabat untuk menyelesaikan persoalan Papua," pungkasnya

Baca juga:

• Sopir Bupati Nduga Jadi Korban Kelompok Bersenjata Papua

Editor: Sindu

• Komnas HAM
• TPNPB-OPM
• Polda Papua
• Dialog Damai Papua
• Penembakan di Nduga