Bagikan:

HUT Bhayangkara, Tantangan Meningkatkan Citra Kepolisian

Presiden Joko Widodo mengatakan 58,3 persen responden menyatakan tindakan Polri sudah sesuai dengan visi Presisi. Tapi ada 28,6 persen menyatakan belum selesai.

NASIONAL

Selasa, 05 Jul 2022 22:15 WIB

Author

Muthia Kusuma

HUT Bhayangkara

Anggota Brimob Polda Kalbar mengikuti upacara peringatan HUT Bhayangkara di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (5/7/2022). (Foto: ANTARA/Jessica Helena)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar personel kepolisian menerapkan konsep presisi yang diusung kepolisian sejak Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilantik awal 2021 lalu. 

Presisi merupakan gebrakan Kapolri Listyo yang bermakna prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin upacara Hari Ulang Tahun ke-76 Bhayangkara di Semarang, Jawa Tengah, pekan ini.

"Survei terbaru Kompas kemarin saya melihat, 58,3 persen responden menyatakan tindakan Polri sudah sesuai dengan visi Presisi. Tapi ingat, ada 28,6 persen menyatakan belum selesai," ujar Jokowi, Selasa (5/7/2022).

Presiden Jokowi mengingatkan seluruh personel lebih berhati-hati dalam bekerja sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik. Ia juga menyampaikan agar kepolisian bertindak humanis dan taat prosedur.

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri akan terus melakukan pembenahan demi menjadi institusi modern yang tidak anti-kritik.

"Rangkaian Hari Bhayangkara juga mendorong upaya berbenah Polri sebagai institusi modern yang tidak anti-kritik melalui reformasi kultural dengan menyerap aspirasi masyarakat," tutur Kapolri Listyo Sigit Prabowo (5/7/2022).

Baca juga:

Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo pernah berjanji mencopot pimpinan yang dinilai tidak bisa memperbaiki perilaku anak buahnya. Kapolri pun mencopot jabatan tujuh pejabat Polri sebagai bukti atas komitmennya.

Sanksi tidak tegas

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri mendapat sorotan Komisi Kepolisian Nasional, terutama setiap kegiatan HUT Bhayangkara. 

Komisioner Kompolas Poengky Indarti mengatakan menurunnya penilaian masyarakat terhadap Polri dipengaruhi oleh sanksi yang tidak tegas terhadap personel yang melanggar.

Poengky mengatakan, personel kepolisian yang bersalah seharusnya tidak hanya diberi sanksi etik, melainkan juga sanksi pidana.

Poengky juga menyebut, kepolisian juga harus memitigasi tindakan represif anggotanya.

“Kompolnas ini mendesak kepada Polri untuk pertama pimpinan mesti harus melakukan pengawasan. kemudian memberikan contoh pembinaan yang baik sehingga anggota benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang diberikan contoh tadi," tutur Poengky kepada KBR, Minggu (26/6/2022).

"Katakanlah ketika pimpinan memberikan contoh dengan cara-cara yang humanis maka anggota akan meniru itu, selanjutnya juga jika ada yang anggota yang melakukan kesalahan maka mesti harus diproses proses hukum tidak cukup hanya pemeriksaan etik atau disiplin. Tetapi kalau disinyalir ada pidana, mesti harus dilakukan pidana," sambungnya.

Komisioner Kompolnas lainnya, Yusuf Warsyim mendorong agar anggota Polri dari tingkat Mabes hingga Polsek, berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Kapolri (Perkap) tentang implementasi prinsip-prinsip HAM.

Tujuannya agar sikap Polri semakin humanis ketika berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk saat mengamankan aksi unjuk rasa.

Baca juga:

Perbaikan palsu

Sementara itu, kelompok masyarakat sipil menilai upaya perbaikan kinerja kepolisian hanya sebatas citra atau perbaikan palsu.

Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rozy Brilian berpandangan, belum ada upaya serius dari pimpinan kepolisian untuk membenahi institusinya, terutama terkait isu-isu yang kerap dipermasalahkan publik. Salah satunya terkait tindakan represif aparat yang terus berulang.

“Pun begitu juga dalam konteks menanggapi aksi-aksi atau demonstrasi. Kami masih melihat masih cenderung represif. Bukan membangun ruang-ruang dialogis bagi publik justru menyikapi aksi-aksi tersebut dengan cara-cara brutal dan represif. Terutama saat menyikapi aspirasi masyarakat Papua, dalam konteks DOB, dalam konteks Otsus. Itu banyak sekali langkah represif di lapangan yang masih kita lihat,” ucap Rozy kepada KBR, Senin, (5/7/2022).

Peneliti KontraS, Rozy Brilian mencatat dalam periode Juli 2021 hingga Juni 2022, sebanyak lebih dari 670 peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian. Sejumlah kekerasan itu telah menimbulkan 928 jiwa luka-luka, dan 59 jiwa tewas dan 1.240 orang ditangkap.

Pelanggaran itu didominasi penggunaan senjata api sebanyak 450-an kasus. Menurut Rozy, itu disebabkan oleh penggunaan kekuatan yang cenderung berlebihan dan tak terukur hingga ruang penggunaan diskresi yang terlalu luas oleh aparat.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Laporan Temuan Ombudsman soal Penanganan Bencana

Most Popular / Trending