Dugaan 54 WNI Disekap di Kamboja, DPR Ingatkan Perlindungan Pekerja Migran

"“Kami prihatin masalah PMI di luar negeri kembali terjadi menimpa sejumlah 54 WNI yang bekerja di Kamboja. Mereka bekerja melebihi batas waktu. Ini jelas melanggar HAM"

KBR, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Permintaan itu disampaikan setelah adanya laporan terkait penyekapan 54 PMI oleh salah satu perusahaan investasi bodong di Kamboja.

“Kami prihatin masalah PMI di luar negeri kembali terjadi menimpa sejumlah 54 WNI yang bekerja di Kamboja. Mereka bekerja melebihi batas waktu, di satu tempat dan dilarang keluar. Ini jelas melanggar hak-hak pekerja dan hak asasi manusia,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (28/7/2022).

Sukamta menyatakan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Undang-Undang itu memberikan peran lebih besar kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengurus dan melindungi PMI sejak perekrutan.

“Adanya UU Pelindungan PMI ini seharusnya pola kerja pemerintah berubah dari pemadam kebakaran penyelesai masalah di luar negeri menjadi fokus pada penyiapan, penyaringan ketat PMI dan perusahaan penyalur PMI," jelas Sukamta.

Berita lainnya:

• Kemenaker: MoU Buruh Migran RI-Malaysia Diharapkan Diteken Bulan Ini
• Jokowi Minta Kawal Kepulangan 34 Ribu Pekerja Migran
  

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah lebih serius menangani 8 juta PMI yang setiap tahunnya mengirimkan remitansi lebih dari Rp160 triliun itu.

"Jumlah ini menjadi penerimaan devisa terbesar kedua setelah penerimaan devisa dari sektor migas. Bahkan jauh lebih besar dari tax amnesty jilid I," ungkap Sukamta.

Sebelumnya, penyekapan puluhan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja itu dilaporkan warganet dengan akun Tiktok @angelinahui97. Lewat postingan itu, ia meminta tolong ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk segera dibantu.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng lantas bergerak cepat menindaklanjuti dugaan penyekapan itu.

Kepala Disnakertrans Sakina Rosellasari, menyebut telah berkoordinasi dengan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri.

Editor: Kurniati Syahdan

• DPR
• Komisi I DPR
• PMI
• Pekerja Migran Indonesia
• investasi bodong
• Kamboja