BKKBN Apresiasi Program Bapak Asuh Anak Stunting

"Ditargetkan, prevalensi stunting di Indonesia turun dari 30,8 persen ditahun 2018, dan 24,4 persen di tahun 2021, kemudian menjadi 14 persen di tahun 2024."

KBR, Jakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mewajibkan setiap desa memiliki tim pendamping keluarga untuk menurunkan angka stunting. 

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan tim pendamping keluarga terdiri dari anggota PKK, Bidan, dan Penyuluh Keluarga Berencana. 

Hasto juga mengapresiasi peran serta BUMN, Swasta, dan TNI/Polri yang telah bersedia menjadi Bapak Asuh untuk Anak-anak Stunting.

"Kami berterima kasih kepada segenap BUMN yang berkenan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting, yang kemudian di Harganas ini ada 1.000 anak yang sudah diambil secara serentak oleh para Bapak Asuh Anak Stunting untuk kemudian didampingi selama enam bulan, dengan anggaran yang tidak terlalu besar Rp450.000 per bulan, dan cukup enam bulan. Insya Allah selama 6 bulan maka berat badan dan tinggi badannya terkoreksi," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Medan, Sumatra Utara (7/7/2022).

Sebelumnya, pemerintah terus berkomitmen menurunkan angka stunting di Indonesia. Ditargetkan, prevalensi stunting turun dari 30,8 persen ditahun 2018, dan 24,4 persen di tahun 2021, kemudian menjadi 14 persen di tahun 2024.

Baca juga:

• Jokowi Sebut Pendampingan Calon Pengantin Bisa Cegah Stunting
• Wapres: 2022, Turunkan Angka Stunting Minimal 3 Persen

Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun ini dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Dalam peringatan itu, BKKBN memberikan penghargaan kepada 14 kepala daerah dan 20 ketua tim penggerak PKK yang telah berkontribusi mendukung program pembangunan keluarga dan kependudukan.

Kepala Daerah yang menerima penghargaan "Manggala Karya Kencana" itu antara lain Gubernur Lampung, Gubernur Riau, Bupati Purwakarta, Bupati Jombang, Bupati Pamekasan, dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Khusus untuk Mojokerto, berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kementerian Kesehatan tahun 2021, kota ini tercatat sebagai kota dengan nilai prevalensi balita stunted paling rendah di Jawa Timur yakni sebesar 6.9 persen.

Nilai prevalensi stunting di Kota Mojokerto juga telah menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, tercatat sebesar 9.95 persen, tahun 2019 menjadi 9.04 persen, memasuki tahun 2020 angka tersebut kembali turun menjadi 7.71 persen, hingga pada tahun 2021 turun menjadi 6,9 persen.

Sedangkan 20 ketua tim penggerak PKK yang mendapatkan penghargaan serupa diantaranya adalah Ketua TP PKK Lampung Riana Sari Arinal, Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Dardak, Ketua TP PKK Kalimantan Tengah Yulistro Ivo Sugianto Sabran, Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu dan Ketua TP PKK Kota Bima Ellya Muhammad Lutfi.

Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Dardak mengatakan bahwa penghargaan yang didapat merupakan bukti kerja keras bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting dan mendukung program Bangga Kencana milik BKKBN. 

Meskipun prevalensi stunting di Jawa Timur masih menyentuh angka sekitar 23,5 persen, dirinya optimis daerahnya bisa menekan angka stunting mendekati target nasional yakni 14 persen pada tahun 2024 nanti.

Editor: Agus Luqman

• stunting
• angka stunting
• anak stunting
• Bapak Asuh Anak Stunting