covid-19

Semrawut, PPKM Darurat Hari Pertama

"Tidak mungkin kita mengontrol pandemi kalau tak disiplin. PPKM Darurat memang untuk menghambat, mempersulit mobilitas agar bisa mengurangi laju pandemi."

BERITA | NASIONAL

Senin, 05 Jul 2021 23:54 WIB

Semrawut, PPKM Darurat Hari Pertama

Kendaraan menerobos penyekatan yang tidak dijaga di Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat, saat PPKM Darurat, Senin (5/7/2021). (Foto: ANTARA/Aditya Pradana)

KBR, Jakarta - Senin (5/7/2021) merupakan hari kerja pertama saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

Pelaksanaan hari pertama diwarnai sorotan masyarakat. Di ibukota DKI Jakarta, terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan akibat penyekatan di sejumlah titik karena penerapan PPKM darurat ini.

"Surat tugas ID card itu kebijakan yang menurut saya menyulitkan, bagi yang harus ke kantor karena harus cari jalan lain. Banyak penyekatan di perbatasan jalan. Terus kemacetan hari ini, menurut saya PPKM nggak efektif, karena malah bikin kerumunan dan kemacetan di mana-mana. Orang malah jadi sulit juga untuk cari nafkah," kata Dina kepada KBR (5/7/2021).

Dina, salah seorang pekerja di sektor esensial asal Depok yang bekerja di ibu kota Jakarta. Ia mengeluhkan macetnya kota Jakarta pada pelaksanaan PPKM Darurat hari Senin.

Menurut Dina, kemacetan di Jakarta karena penyekatan justru menimbulkan kerumunan. Hal ini jauh dari tujuan awal PPKM untuk menghentikan kerumunan.

Dina meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat. Ia juga meminta pekerja di sektor esensial seperti dirinya tak dipersulit untuk pergi ke kantornya.

Tak hanya Dina, sejumlah orang juga mengeluhkan macetnya jalan karena penyekatan di mana-mana dan justru berujung kerumunan. Banyak dari mereka yang menumpahkan ceritanya melalui media sosial seperti twitter maupun instagram.

Sektor esensial

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Sambodo Purnomo Yogo mengakui terjadinya kemacetan di ibu kota. Ia prihatin masih banyak karyawan yang bekerja di tengah pelaksaan PPKM Darurat.

Sambodo mengatakan Polri bakal menertibkan kantor-kantor untuk memastikan yang beroperasi hanya yang merupakan sektor esensial. Sementara yang bukan sektor esensial, mesti bekerja dari rumah, seperti yang ada di aturan PPKM Darurat.

Ia mengatakan bakal terus mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat ini.

"Ya hari ini hari pertama hari kerja pada masa pemberlakuan PPKM Darurat. Mungkin masyarakat masih banyak yang belum paham. Tapi ada yang sudah paham masih berusaha masuk. Kantor yang bukan esensial dan kritikal masih mewajibkan karyawannya untuk datang, sehingga kemacetan dan kepadatan masih terjadi di titik penyekatan. Tapi nggak apa-apa. Ini hari pertama kita akan perbaiki, evaluasi. Katanya pemerintah akan keluarkan Surat Tanda Registrasi Pekerja yang hanya orang yang punya surat yang bisa masuk ke Jakarta. Kemudian kita akan menertibkan kantor yang nggak kritikal dan esensial, untuk meliburkan karyawannya," kata Sambodo, Senin (5/7/2021).

Koordinator pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang juga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan perusahaan non-esensial menerapkan bekerja dari rumah untuk menekan mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat.

"Agar karyawan yang tidak bekerja di kantor, perusahaan non-esensial yang work from home tidak dapat diberhentian sepihak atau dipecat. Saya sudah bicara ke Kapolri dan Gubernur. Saya harap TNI Polri konsisten melakukan penyekatan. Kita imbau perusahaan mematuhi peraturan untuk kebaikan kita semua. Saya menegasakan karyawan yang dipaksa bekerja di kantor perusahaan non esensial bisa melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja masing masing provinsi atau lewat aplikasi JAKI DKI Jakarta," kata Luhut saat konferensi pers, Senin (5/7/2021).

Persulit mobilitas

Menanggapi semrawutnya pelaksanaan PPKM Darurat pada hari kerja pertama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut tujuan PPKM darurat memang untuk mempersulit mobilitas masyarakat.

Budi Gunadi ingin masyarakat disiplin supaya PPKM darurat berhasil menekan angka penularan Covid-19. Menurutnya, lonjakan yang tinggi pada waktu belakangan ini terjadi karena tingginya mobilitas masyarakat.

"Semua terjadi mobilitas nggak terkontrol. Kenaikan terjadi karena masyarakat sulit diminta disiplin. Saya lihat di jalan-jalan di Jakarta sudah ada PPKM Darurat masih juga macet. Beberapa teman kita telat hadir. Ini sangat penting. Tidak mungkin kita mengontrol pandemi kalau tak disiplin. PPKM Darurat memang untuk menghambat, mempersulit mobilitas agar bisa mengurangi laju pandemi," kata Budi, Senin (5/7/2021).

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai pemberlakuan PPKM Darurat harus tetap mengutamakan perbaikan kualitas layanan kesehatan.

"Dalam situasi PPKM Darurat ini, konsentrasi utama harus fokus pada perbaikan kualitas layanan kesehatan. Mengurangi beban di layanan, sistem rujukan diperbaiki, rumah sakit-rumah sakit darurat ada didukung. Karena kita belum dalam situasi terburuk. Meskipun ini diberlakukan, kita nggak tahu apakah yang saya sampaikan, prediksi saya itu pada akhir Juli dan pertengahan Agustus itu menurun sedikit atau banyak, kan kita nggak tahu," kata Dicky kepada KBR, Kamis (1/7/2021).

Dicky Budiman juga meminta pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat. Termasuk kondisi masyarakat dengan kebijakan ini, dan bagaimana angka penularan Covid-19 di wilayah-wilayah yang menerapkan PPKM.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Mampukah Polisi Respons Cepat Kasus yang Libatkan Anggotanya?