Ratusan Ribu Hektar Hutan Mangrove di Indonesia Kritis

Mangrove juga berperan penting untuk menghadapi dampak buruk perubahan iklim.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 22 Jul 2021 19:15 WIB

Author

Heru Haetami

Ratusan Ribu Hektar Hutan Mangrove di Indonesia Kritis

Pelestarian mangrove di Pulau Bawean, Jawa Timur. (Foto: KBR/Fadli Gaper)

KBR, Jakarta - Indonesia merupakan pemilik ekosistem mangrove atau bakau terluas di dunia. Indonesia juga memiliki beragam jenis mangrove terbanyak di dunia. Luas kawasan mangrove se-Indonesia, mencapai lebih dari 3 juta hektar, atau 20 persen dari total hutan mangrove dunia yang seluas 16,5 juta hektar. Sayangnya, menurut Kepala Bagian Penyusunan Anggaran di Kementerian LHK, Teguh Prio Adi Sulistyo, ratusan hektar hutan mangrove di Indonesia dalam kondisi kritis.

"Menurut catatan KLHK kawasan mangrove yang termasuk dalam kondisi kritis seluas 465 ribu hektar. Ini yang dalam kondisi kritis, baik yang dalam kawasan maupun di luar kawasan. Sementara ini, beberapa kegiatan rehabilitasi mangrove dilaksanakan oleh KLHK dan beberapa unit terkait lainnya," ujar Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan KLHK, Teguh Prio Adi Sulistyo saat Sosialisasi Restorasi Gambut dan Percepatan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Papua Barat secara daring pada (22/7/2021).

Teguh Prio mengingatkan, mangrove memiliki kemampuan menyimpan karbon. Selain itu, biomassa yang dikandungnya mangrove juga luar biasa. Karena itu, selain memiliki fungsi ekonomi dan konservasi, mangrove juga berperan penting untuk menghadapi dampak buruk perubahan iklim. 

Sebelumnya, upaya pengelolaan ekosistem mangrove nasional terus dikawal oleh pemerintah. Program rehabilitasi mangrove ini dilakukan atas Peraturan Presiden dengan target seluas 600 ribu hektar. Pelaksanaannya mulai tahun ini hingga 2024. Meliputi sembilan provinsi yaitu Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

Anggaran Tambahan Tak Disetujui

Sementara itu di parlemen, bulan lalu, Fraksi Demokrat di Komisi Lingkungan Hidup dan Kehutanan DPR menolak pengajuan anggaran Rp5,9 triliun untuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka meminta anggaran yang diminta Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan tersebut mesti dipertimbangkan kembali.

"Fraksi Partai Demokrat tidak bisa menyetujui penambahan anggaran Rp5,9 triliun kalau hanya untuk BRG. Saya minta dibagi 2, BRG mungkin Rp2,9 triliun dan Ditjen yang lainnya 3 triliun. Kalau hanya BRG Rp5,9 triliun, Partai Demokrat tidak memberikan persetujuan," kata Suhardi dalam Rapat Kerja dengan Menteri LHK, Rabu (23/6/2021).

Suhardi juga meminta agar anggaran tambahan rehabilitasi mangrove itu dibagi dengan satuan kerja lainnya. Menurutnya, selain mangrove, juga ada hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi lainnya yang membutuhkan perhatian dari kerusakan lingkungan.

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Lambannya Pencairan Bansos di masa PPKM Darurat

Kabar Baru Jam 8

Platform Para Pekerja untuk Saling Berbagi

Kabar Baru Jam 10