Ragam Dalih soal Leletnya Penyaluran BLT Dana Desa

""Saya kira salah satu persoalan klasik kita adalah soal database. Soal siapa penerima KPM dari dana BLT ini...""

KBR, Jakarta- Pemerintah mengakui ada banyak kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat desa. Salah satunya adalah minimnya akses masyarakat ke bank, dan masalah pendataan antar-lembaga yang masih simpang siur.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan perbedaan data dari setiap lembaga dan kementerian, membuat para petugas di lapangan harus teliti memastikan data tersebut benar.

"Suruh buka rekening enggak ada KTP-nya, suruh buka bank enggak tahu bank itu apa, ini kan orang miskin dan di desa. Nah, itu yang menyebabkan dana itu dana bansos dan sebagainya, agak tertunda dan banyak tuduhan pemerintah ini banyak birokrasi dan memang betul, data kependudukan itu berbeda-beda," ujar Mahfud, dalam diskusi bersama PBNU, Senin (26/07/2021).

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan banyak petugas tidak mau membantu mencairkan dana, lantaran takut jika data tidak terbukti akurat. Selain itu, mereka juga khawatir akan terkena masalah, jika sampai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mereka punya data penduduk sendiri, BPS punya data sendiri, kepolisian punya data sendiri, Kementerian Sosial punya data sendiri, lurah punya data sendiri. Ini kita bisa belajar keterpaduan data, ini bukan hanya sekarang tapi dari dulu, dan kita sedang menata. Nah, sekarang belum selesai karena banyak faktor juga ego sektoral dan lain-lain untuk mempersatukan data," katanya.

Realisasi BLT Dana Desa

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa masih rendah. Kata dia penyerapan anggaran baru sekitar 8,2 persen. Capaian ini dinilai masih sangat jauh dari total anggaran yang disediakan.

"Jumlah desa yang baru menyerap di bawah 15 persen ada 163 daerah yang realisasinya hanya 983 miliar padahal anggarannya 11,51 triliun. Jadi not even 1 triliun realisasinya hanya 8,2 persen," kata Sri Mulyani saat konpers daring, Rabu (21/7/21).

Ia menambahkan, saat ini baru ada 21 daerah yang realisasi anggaran BLT Desanya di atas 50 persen. Dia meminta agar pemerintah pemda mempercepat pembayaran BLT desa. Ia berharap BLT desa bisa segera disalurkan kepada 8 juta penerima.

Menurut Bendahara Negara, BLT desa adalah instrumen perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu pemerintah desa wajib melaksanakan BLT desa dan tidak dikaitkan dengan program tambahan dari pemerintah pusat.

Masalah Klasik

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai lambannya penyaluran bantuan langsung tunai dana desa disebabkan oleh persoalan data hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Direktur Eksekutif KPPOD, Armand Suparman menyebut persoalan penyaluran bantuan juga terjadi pada program lain yang termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Semisal bansos kartu sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Saya kira salah satu persoalan klasik kita adalah soal database. Soal siapa penerima KPM dari dana BLT ini. Menurut saya, kita masih mengalami persoalan di sisi itu. Baik di level desanya. Kabupaten/kota bahkan sampai ke pusat. Kemudian yang kedua adalah kan ini harus dibuat berdasarkan APB-Des. Kita lihat ada beberapa fenomena bahwa ada keterlambatan penetapan APBDes ini. Kemudian yang kedua adalah, ini kan disalurkan secara bulanan," ucap Armand saat dihubungi KBR, Senin, (19/6/2021).

Armand juga menjelaskan faktor lain penyebab keterlambatan penyaluran BLT Dana Desa. Padahal, kata dia, percepatan penyaluran penting untuk perbaikan ekonomi.

"Kalau kita melihat karakter, terutama dari segi kewilayahan, ini juga berpengaruh realisasi ini. Ini yang perlu diperhatikan terutama kenapa BLT ini berjalan lambat. Padahal di situasi sekarang, pandemi ini, akselerasi ini berpengaruh pada program PEN itu sendiri terkait dengan pemulihan ekonomi. Terutama masyarakat di desa," ucapnya.

Editor: Sindu

• BLT Dana Desa
• Dana Desa
• bansos
• BLT
• Kemendes
• Kemensos
• Kemenkeu
• Kemenkopolhukam
• Covid-19
• KPPOD
• Satgas Covid-19
• KPCPEN
• PPKM