HEADLINE

Penyaluran Bansos Telat, Efek PPKM Darurat Tersendat

""Jadi itu persoalannya satu, soal datanya sendiri itu kelihatannya tidak akurat banyak tidak bisa dijalankan, tumpang tindih. Kedua soal pola penyalurannya.""

KBR, Jakarta - Lambannya penyaluran dana bantuan sosial seperti BLT Dana Desa, kartu sembako, dan bantuan sosial lainnya, berdampak pada tidak efektifnya kebijakan PPKM Darurat se-Jawa dan Bali.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, banyak masyarakat miskin dan rentan yang berpendapatan harian maupun kontrak, terpaksa harus bekerja keluar rumah atau melanggar aturan PPKM darurat demi kebutuhan hidup. Sementara bantuan sosial dari pemerintah, malah justru belum diterima pada pekan pertama sejak PPKM diberlakukan.

"Jadi itu persoalannya satu, soal datanya sendiri itu kelihatannya tidak akurat banyak tidak bisa dijalankan, tumpang tindih. Kedua soal pola penyalurannya. Penyalurannya kan ada yang melalui bank Himbara dan PT Pos. Jadi ini juga belum, karena datanya tadi yang masih tumpang tindih dan banyak juga data yang belum di-update. Masalah akurasi datalah pokoknya," ucap Trubus kepada KBR, Senin, (19/7/2021).

Trubus menambahkan, lambannya penyaluran bantuan sosial Covid-19 juga disebabkan oleh akuntabilitas publik serta transparansi anggaran.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini hari ini (19/7/2021) melakukan pengecekan langsung kepada para penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Non-Pangan Tunai atau Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Risma blusukan ke kampung-kampung di Yogyakarta.

Data Carut Marut Hingga Koordinasi Lemah

Lambannya penyaluran bantuan langsung tunai dana desa disebabkan oleh persoalan data, dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman mengatakan, masalah yang sama juga terjadi pada kebijakan lain, yang termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Misalnya, bansos melalui kartu sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kurang lebih sama tipologi persoalannya ya. Kalau kita bicara soal penyaluran ini, terkait data base dan manajemen datanya. Itu yang menjadi persoalan paling mendasar penyaluran dana ini. Soal ketepatan sasaran, dan proses penyaluran dari pusat ke daerah berjalan baik. Kedua adalah, dengan situasi sekarang PPKM darurat dan PPKM mikro sebelumnya, ada perubahan budaya kerja dari sistem offline ke online. Itu juga yang kami lihat berpengaruh juga terhadap koordinasi," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman kepada KBR (19/7/2021).

Armand menambahkan, pemerintah juga perlu menerapkan pendekatan sanksi dan apresiasi terhadap kepala daerah yang dinilai baik maupun tidak baik kinerjanya, dalam melaksanakan capaian program penyaluran aneka jaring pengaman sosial masyarakat. Akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam akan mengintervensi penyaluran anggaran bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa, bila masih lamban. Hal itulah yang membuat masyarakat tidak bisa segera menikmati bantuan tersebut.

Editor: Fadli Gaper

• Bansos
• BLT
• PPKM Darurat