Pemerintah Klaim Mobilitas Masyarakat Turun 15 Persen Selama PPKM Darurat

"Dipantau melalui indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat menggunakan Google Traffic dan Facebook Mobility serta indeks cahaya malam."

KBR, Jakarta- Pemerintah mengklaim berhasil menekan mobilitas masyarakat 10 hingga 15 persen, selama sepuluh hari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali.

Klaim itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan, usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (12/7/2021).

"Kami sudah memantau implementasi PPKM Darurat melalui indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat menggunakan Google Traffic dan Facebook Mobility serta indeks cahaya malam. Dan hasil yang kami dapat selama periode 3-10 Juli seluruh provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10 sampai 15 persen," kata Luhut dalam konferensi pers.

Luhut menyebut penurunan mobilitas tersebut masih kurang dari target pemeriksaan yakni 20 persen. Namun dia mengklaim implementasi di lapangan sudah semakin baik.

Luhut berharap dalam satu minggu ke depan, mobilitas kegiatan masyarakat semakin turun sehingga kasus positif bisa ditekan.

"Kami berharap mungkin dengan sekarang kelihatan kita mencoba supaya betul kalau bisa kasus ini jangan lebih dari 30.000. Tapi dari 3 hari terakhir ini selalu bermain di antara 33 ribu, 34 ribu, 38 ribu dan seterusnya," katanya.

PPKM Jawa-Bali diterapkan pada 3-20 Juli 2021. Sementara itu mulai hari ini, PPKM Darurat diterapkan di 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Pembatasan dilakukan karena tingginya kasus penularan Covid-19 di daerah-daerah tersebut. 

Editor: Wahyu S.

• PPKM Darurat
• COVID-19
• mobilitas masyarakat
• Satgas Covid-19
• PPKM Jawa Bali
• PPKM Darurat Luar Jawa-Bali