KBR, Jakarta - Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan aturan pengetatan syarat perjalanan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jabodetabek.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pengetatan diperlukan karena mobilitas masyarakat masih tinggi.
"Di hari ke-5 pelaksanaan PPKM Darurat, mobilitas masyarakat di Jabodetabek dan di Jakarta masih relatif tinggi dilihat dari presentase penurunan mobilitas yang belum signifikan atau masih di bawah 30 persen dibandingkan masa sebelum PPKM Darurat," kata Budi Karya Sumadi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (8/7/2021).
Dia menyebut, mobilitas masyarakat Jabodetabek belum turun signifikan atau belum menyentuh angka 30 persen. Padahal, kata dia, dibutuhkan penurunan mobilitas hingga 50 persen untuk menekan laju penularan kasus.
"Ada arahan dari Bapak Presiden melalui Pak Menko Marves bahwa untuk menurunkan angka kasus harian Covid-19 di Indonesia, diperlukan penurunan tingkat mobilitas masyarakat sekitar 30 sampai 50 persen. Untuk itu kita perlu melakukan upaya yang lebih, agar kedepannya jumlah pergerakan masyarakat bisa lebih menurun lagi," ujarnya
Menteri Perhubungan mengklaim telah menginstruksikan Dirjen Perhubungan Darat dan Perkeretaapian untuk menyiapkan surat edaran baru guna memperketat syarat perjalanan. Misalnya memberlakukan syarat bagi penumpang untuk menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) seperti di Ibu Kota.
Dengan menjadikan STRP sebagai syarat penumpang, diharapkan dapat menurunkan tingkat pergerakan atau mobilitas masyarakat.
Editor: Agus Luqman
Para suporter juga meminta TGIPF mengusut tuntas kasus tragedi Kanjuruhan.
Keterlibatan penyuluh agama sangat diperlukan melalui khotbah, ceramah, dan tausiah
Tahura bisa memperlihatkan kepedulian Indonesia terhadap lingkungan kepada dunia.
TGIPF juga berkewajiban untuk bekerja secara profesional, proporsional, akuntabel, transparan, dan menjaga kerahasiaan hasil pencarian fakta sebelum diumumkan secara resmi oleh presiden. 
Masyarakat tidak konsisten, mereka setuju dengan pendapat ini tetapi mereka tetap mau dapat subsidi.
“Saya percaya ekonomi kreatif Indonesia dan di banyak negara lainnya akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan, semakin kuat dan diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif," 
Jumlah santunan bagi korban meninggal yakni 50 juta rupiah dari pemerintah pusat.
Universitas Siber Muhammadiyah juga mengembangkan layanan pembelajaran berbasis teknolog immersive seperti Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) dan Mixed Reality (XR).
"Tim investigasi dari Irwasum maupun dari Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri."
"Memperjuangkan constitutional justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi,"
Bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menyesali perbuatannya yang dia sebut emosional itu.
Tetapi sebagai gambaran tadi saya melihat, bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci.
Apalagi kericuhan itu banyak pihak yang memberikan keterangan kepada kami itu akibat gas air mata.
Pertandingan di Stadion Kanjuruhan saat itu dikawal lebih dari 4 ribu aparat gabungan TNI Polri. TNI juga mendapat kecaman karena melakukan tindakan represif terhadap penonton pertandingan.
"Semuanya (diaudit). Apakah gerbangnya sesuai standar, cukup lebar?"
"Ini kalau kita lihat kapasitas stadion yang demikian luas, demikian padatnya kemarin itu, dan juga pintu evakuasi yang juga tidak terlalu memadai, ini juga punya andil."
Jokowi ingin memastikan para pasien mendapat pelayanan terbaik.
Obat dan vitamin itu mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan bahan berbahaya terlarang.
“Dukung agenda-agenda nasional dalam penanganan krisis pangan, krisis energi dan krisis finansial. Bantu kemandirian pangan, pengendalian inflasi, jaga pertahanan dan keamanan"
