covid-19

Mengaku Sudah Mampu, Anggota DPR Tolak Fasilitas Isoman di Hotel Berbintang

"Saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri, dan tidak perlu difasilitasi oleh negara."

NASIONAL

Kamis, 29 Jul 2021 16:15 WIB

Author

Heru Haetami

Mengaku Sudah Mampu, Anggota DPR Tolak Fasilitas Isoman di Hotel Berbintang

Membersihkan kamar menggunakan disinfektan. (Foto: ANTARA/Ahmad Subaidi)

KBR, Jakarta - Anggota DPR RI yang terinfeksi Covid-19 akan dijamin untuk mendapatkan fasilitas isolasi mandiri dari Sekretariat Jenderal DPR di hotel berbintang.

Hal itu tertulis dalam surat pemberitahuan bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021. Surat tersebut berisi informasi terkait penyediaan fasilitas isolasi mandiri untuk anggota DPR yang terinfeksi positif Covid-19.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai, fasilitas tersebut tidak tepat dan harus dibatalkan.

"Jadi kalau untuk anggota dewan saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri, dan tidak perlu difasilitasi oleh negara. Karena hari ini yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita membantu rakyat yang sedang kesusahan. Jadi kami usul supaya program hotel untuk isoman para anggota DPR itu dibatalkan," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).

Yandri mengatakan, bilamana ada anggaran DPR yang dilakukan untuk refocusing penanganan Covid-19, sebaiknya dana itu diperuntukkan bagi masyarakat. "Seperti pengadaan obat-obatan atau pengadaan sembako, atau untuk bantuan yang lain yang langsung kepada masyarakat," katanya.

Senada dengan F-PAN, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) juga menilai fasilitas khusus untuk isolasi mandiri anggota dewan sangat tidak pantas.

"Agak memalukan jika kemudian anggota DPR minta difasilitasi khusus untuk isolasi mandiri di tengah suasana rakyat serba kesusahan. Kesannya manja banget, aji mumpung dan menyepelekan penderitaan rakyat bawah. Di mana simpati dan empatinya terhadap penderitaan orang lain?" kata Anggota DPR dari F-PKB Yanuar Prihatin melalui keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Yanuar mengatakan, negara tidak perlu berlebihan mengurus fasilitas isoman anggota DPR. "Kalau toh ada anggaran khusus untuk fasilitasi ini, lebih baik salurkan untuk kebutuhan masyarakat. Dan tidak perlu juga anggota DPR mengemis-ngemis kepada pemerintah untuk dapat keistimewaan fasilitas isoman," katanya lagi.

Penolakan juga disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem. Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad M. Ali mengakui kebijakan fasilitas isoman dari Setjen DPR itu berlebihan.

"Secara tegas, menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga yang diberikan kesekjenan DPR untuk anggota DPR yang terpapar positif Covid-19. Menurut kami, kebijakan tersebut berlebihan mengingat saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan. Akan lebih tepat jika fasilitas tersebut dialokasikan untuk kalangan rakyat bawah," kata Ahmad.

Ia khawatir pemberian fasilitas khusus ini akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap DPR.

Selanjutnya, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) juga menyampaikan penolakan.

Anggota DPR dari F-PPP, Anas Thahir mengatakan, fasilitas isoman untuk anggota DPR yang dipersiapkan oleh Kesekjenan DPR RI itu kontra produktif, dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

"Karena pada dasarnya semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan," kata Anas.

Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa fasilitas isolasi mandiri yang telah disiapkan sebelumnya di rumah dinas di Kompleks DPR Kalibata mendapat keluhan dari penghuni lain.

Indra mengatakan untuk mengantisipasi penularan virus melalui udara, Setjen DPR ingin memfasilitasi tempat isolasi mandiri berupa hotel bintang tiga. Bahkan dirinya mengaku, Setjen DPR telah bekerjasama dengan dua hotel di Jakarta untuk digunakan sebagai lokasi isolasi mandiri.

Indra mengatakan, dana yang digunakan berasal dari hasil pergeseran anggaran, salah satunya dari keperluan perjalanan luar negeri yang tidak dapat dilakukan lantaran pandemi Covid-19.

"Jadi anggaran Covid-19 ini anggaran kontinjensi, bukan yang diprogramkan. Kami menggeser dari anggaran perjalanan luar negeri yang enggak terpakai, dari kegiatan narasumber yang enggak boleh lagi sekarang. Jadi kami menggeser-geser dari dana-dana itu, sifatnya kontinjensi, enggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi. Anggaran Covid-19 kan sekarang ada di setiap kementerian," kata Indra kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Layanan Identitas Kependudukan bagi Kelompok Transpuan

Kabar Baru Jam 8

Seruan untuk Lindungi Nakes di Daerah Rawan

Kabar Baru Jam 10