covid-19

Indonesia Masuki Fase Kritis Covid-19, IDI Minta Mobilitas Warga Terus Ditekan

Pertama, kasus hariannya meningkat luar biasa. Kedua, kasus per minggu Indonesia menempati peringkat ketiga setelah Brasil dan India.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 15 Jul 2021 15:26 WIB

Indonesia Masuki Fase Kritis Covid-19, IDI Minta Mobilitas Warga Terus Ditekan

Petugas pemakaman mengumandangkan azan di pusara di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta, Minggu (4/7/2021). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww)

KBR, Jakarta - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah terus menekan pergerakan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus harian Covid-19. 

Ketua Satgas Covid-19 dari IDI Zubairi Djoerban mengatakan, pergerakan manusia berpotensi akan memunculkan kasus-kasus baru.

Sehingga menurutnya, skenario yang paling mungkin dijalankan dalam waktu singkat yakni terus membatasi mobilitas masyarakat hingga titik terendah.

"Menanganinya ya harus dengan metode gawat darurat, jadi memang untuk pandemi ini istilahnya monitor evaluasinya (monev) harian dan mengambil keputusannya juga harus cepat. Jadi kalau hari ini lebih berat, jadi harus lebih serius ketat lagi bagaimana membatasi pergerakan masyarakat. Paling gampang dilihat ya pergerakan masyarakat di jalan. Di jalan masih ramai, ya artinya belum terjadi pendisplinan untuk membatasi pergerakan masyarakat," ujar Zubairi saat dihubungi KBR, Rabu (14/7/2021).

Zubairi menilai, kasus Covid-19 di Indonesia sudah memasuki fase kritis atau gawat darurat berdasarkan beberapa indikator.

Pertama, kasus hariannya meningkat luar biasa. Kedua, kasus per minggu Indonesia menempati peringkat ketiga setelah Brasil dan India. Kemudian ketiga, rumah sakit penuh dan angka kematian paling tinggi.

"Isoman meninggal kemudian susah sekali mencari tempat tidur pasien, jadi kondisi kita adalah gawat darurat, bisa dikatakan kritis juga," tuturnya.

Dia mendorong pemerintah bergerak menyisir seluruh permasalahan di hulu dan hilir. Kata dia, di sisi hulu atau pencegahan harus memastikan pembatasan mobilitas. Sementara di sisi hilir, harus memastikan penambahan rumah sakit darurat di seluruh daerah.

"Semua kan hulu sampai hilir harus dua-duanya artinya harus bikin rumah sakit yang sebanyak mungkin untuk menampung masyarakat. Isolasi mandiri meninggal cukup banyak itu tidak benar, karena sebetulnya sebagian dari itu harusnya dirawat di rumah sakit," pungkasnya.

Indeks Mobilitas Membaik

Sementara itu, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim, pemerintah sudah bersiap menghadapi lonjakan kasus dengan skenario terburuk.

Pemerintah juga telah mengambil langkah yang maksimal untuk menangani kasus Covid-19 di Indonesia. Mulai dari upaya mengurangi mobilitas masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan.

Dia mengklaim, indeks komposit untuk mobilitas masyarakat sudah menunjukkan perbaikan.

"Indeks komposit untuk mobilitas, aktivitas menunjukan perbaikan yang besar. Kita senang dengan itu. Tapi belum cukup. Karena seperti saya bilang tadi. Kita masih lihat inkubasinya, antara 14 sampai kepada 21 hari. Itu inkubasi yang kami baca dari berbagai literatur yang ada. Ada yang berbeda-beda, tapi kira-kira range-nya di situ," kata Luhut dalam konferensi pers, Kamis (15/7/2021).

Luhut yakin dengan masifnya patroli di daerah, bisa membuat pandemi di Indonesia membaik.

"Kemudian peningkatan kasus Covid-19 telah diantisipasi oleh pemerintah. Dengan mengambil langkah respon dan kapasitas kesehatan. Ini saya kira, ketersediaan vaksin cukup. Ketersediaan tempat tidur kami penuhi dengan langkah-langkah seperti tadi. Pemerintah melakukan langkah-langkah memenuhi kebutuhan obat, memenuhi kebutuhan kesehatan, pasokan oksigen. Saya kira semua dilakukan," ujarnya.

Kemarin, penambahan kasus Covid-19 di Indonesia menembus angka 54 ribu. Angka itu merupakan yang tertinggi selama pandemi dan kedua di dunia setelah Brasil.

Editor: Wahyu S.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

UU Cipta Kerja Bermasalah, Formil dan Materiil

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17