KBR (Jakarta) - Kekerasan aparat terhadap warga Papua menjadi sorotan media dan warganet pekan ini lewat #papuanlivesmatter. Tindakan kekerasan tersebut memicu kembali naiknya isu mengenai rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Hal lain yang menjadi bahasan hangat pekan ini adalah peraturan untuk makan di warung makan kaki lima dan sejenisnya yang tidak boleh lebih dari 20 menit, hasil pelonggaran aturan PPKM Level 4.
Isu-isu tersebut menjadi obrolan di FOMO Sapiens pekan ini :
#papuanlivesmatter
Tagar #papuanlivesmatter banyak disematkan warganet Indonesia setelah video kekerasan yang dilakukan oleh TNI AU di Merauke beredar di media sosial. Kekerasan yang dilakukan aparat memang terus terjadi, FOMO Sapiens ngobrol bareng Influencer dari Papua, Sendy Rumaropen, perkara itu.
Aturan Dine-in 20 Menit
Warung makan kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang berada di ruang terbuka diizinkan menerima pengunjung untuk makan di tempat, tapi dengan maksimum waktu 20 menit. Kebijakan itu termasuk dalam aturan terbaru PPKM level 4, pro dan kontra langsung mengemuka. Apakah efektif aturan ini mencegah penyebaran Covid-19?
Selain itu, FOMO Sapiens pekan ini juga membahas tingginya angka kematian kasus Covid-19 dan oversexualized atlet perempuan di Olimpiade 2021.
Simak obrolan selengkapnya di FOMO Sapiens bareng Ian Hugen dan Aika Renata.
Kepala ESDM Jawa Tengah, Sujarwanto menjelaskan, puluhan daerah berisiko longsor terletak di sepanjang sisi Barat hingga Selatan, atau yang merupakan area pegunungan dan pebukitan.
Keluarga dan lembaga sekolah harus cepat dan tanggap menghilangkan rasa bosan serta stres pada anak-anak.
Rumah juga belum tentu menjadi ruang aman bagi anak, sebab anak berpotensi menjadi korban kekerasan dari anggota keluarganya maupun kejahatan berbasis daring. 
"Alhamdulillah kita telah menerima dukungan Dose Sharing Vaksin Fast Track dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebesar 2.632.500 dosis melalui jalur Covax Facility"
Sanksi ASN tukang bolos dan Konten Homofobik "Aku Bukan Homo"
Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19? Jokowi Beri Dua Syarat
Kesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP? Pemerintah Akan Fasilitasi
Pegawai KPK dipecat, Istana masih bungkam dan enggan menanggapi.
"Mungkin pada titik tertentu, perusahaan yang mengurus (keamanan data) bingung harus patuh kemana. Jangankan perusahaan, bahkan Kementerian (bingung) seperti itu,"
"Itu betul-betul benar ditawari ke BUMN akan disalurkan ke BUMN, maka itu bukan saja penghinaan, penistaan, tapi itu sekaligus refleksi dari sikap kemunafikan kelembagaan."
"Kita ingin melindungi mereka semuanya, terproteksi agar tidak terkena covid-19 dengan vaksinasi,"
Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagai syarat masuk ke Indonesia.
"Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,"
Pedoman itu diterbitkan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri yang ditujukan kepada para Kasatwil Jajaran Polda se-Indonesia.
"Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19."
Pegawai KPK: Ditawari Kerja di BUMN, Kami Ketawa, Marah dan Terhina
56 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat mulai 3 September 2021. 
INDEF: Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil!
"Pemerintah itu bisa mendapatkan cukai yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi kalau tujuannya pendapatan negara adalah misalnya menaikkan cukai rokok yang secara signifikan," 
Jenis sanksinya mulai dari peringatan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), hingga penutupan sementara.
