BERITA

Epidemiolog Kritik PPKM Darurat, Mengapa?

Epidemiolog Kritik PPKM Darurat, Mengapa?

KBR, Jakarta- Kalangan epidemiolog menanggapi rancangan PPKM Darurat yang ditetapkan pemerintah di Jawa dan Bali. PPKM Darurat akan dilaksanakan mulai 3-20 Juli 2021.

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai sejumlah aturan yang tertera belum cukup merespons situasi pandemi Covid-19 yang saat ini di level darurat.

Menurutnya, jika pemerintah tidak mengambil langkah konkret seperti karantina wilayah, Indonesia akan tetap menghadapi kenaikan tinggi kasus Covid-19 pada akhir Juli hingga Agustus 2021.

“Saat ini saja faskes itu sudah kolaps ya, apalagi nanti. Kemudian angka kematian bisa 2 ribuan. Nah, artinya kalau dilihat dari efektivitas potensinya ya enggak usah ditunggu dalam dua minggu, seminggu juga atau beberapa hari ke depan juga terlihat kok sebetulnya fakta terutama di lapangan, di tengah minimnya sekali lagi testing kita,” kata Dicky saat dihubungi KBR, Kamis (1/7/2021).

Dicky mendorong pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown setidaknya selama dua pekan. Sebab, saat ini kondisi pandemi di tanah air sudah sangat kritis.

“Lockdown kenapa penting? Karena beban di faskes ini sudah tinggi. Dengan adanya lockdown itu setidaknya 2 minggu, akan mengurangi beban di pelayanan kesehatan, memutus rantai penularan setidaknya 2 minggu itu, dan mencegah kematian,” ujarnya.

Belum Memiliki Strategi

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyebut hingga saat ini pemerintah belum memiliki strategi yang kuat dalam pengendalian pandemi Covid-19. Menurutnya, kebijakan dan penggunaan diksi yang berulang kali diganti oleh pemerintah hanya akan membingungkan banyak pihak.

“Ada strategi, tapi selalu dari awal yang dari tahun lalu saya sampaikan, kita harus jelas jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Dan ini yang tidak dikomunikasikan dengan tepat baik kepada semua pihaknya, pemangku kepentingan, tidak hanya masyarakat. Karena kita itu perlu kejelasan, kepastian strateginya apa. Bahwa misalnya Singapura, nanti akan menjadi endemik kita tapi tahapannya jelas. Ketika situasi seperti ini kita tahu ‘Oh yang bakal dilakukan ini’, tidak lagi mengada-ngada mau muncul apa lagi. Nah, seperti itu hal yang tidak tepat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Dicky mendorong pemerintah terus memperbaiki strategi penanganan pandemi, terutama sektor kesehatan. Seperti melakukan langkah preventif mulai dari 3T, vaksinasi dan perawatan.

“Preventif itu karena apa? Karena harusnya kalau ada kunjungan ke rumah itu kita bisa mengetahui ‘Oh orang ini terpapar, terinfeksi, atau kontak tapi kena hipertensi’. Ini yang bisa segera ditangani, mencegah perburukan kasus termasuk beban selanjutnya ke faskes. Selain 3T, ada vaksinasi yang harus dilakukan dengan akselerasi yang cepat. Ditambah dengan penguatan surveilans, termasuk penguatan pintu masuk negara, perbatasan. Kemudian promotif. Promotif itu ya strategi komunikasi untuk penguatan, penyadaran, perubahan perilaku, 5M ada di situ. Semua ini tentu berbasis komunitas, karena namanya krisis kesehatan masyarakat. Nah itu yang harus dilakukan,” terangnya.

Kasus Meningkat

Sebelumnya, kasus Covid-19 di tanah air terus meningkat pascalibur Lebaran. Per kemarin, kasus positif Covid-19 bertambah 24.836. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Covid-19 di Indonesia. Dengan penambahan tersebut, total kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia mencapai 2.203.108.

Kondisi ini membuat pemerintah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali, mulai 3-20 Juli 2021. Kegiatan masyarakat dan ekonomi akan dibatasi sesuai dengan aturan pembatasan. Ada tiga sektor yang diatur, yakni nonesensial, esensial, dan kritikal. 

Sektor kritikal antara lain meliputi sektor energi, kesehatan, keamanan dan logistik. Sektor ini bisa beroperasi langsung dari kantor dengan kapasitas 100 persen, namun dengan protokol kesehatan ketat. Pemerintah menargetkan bisa menurunkan kasus hingga di bawah 10 ribu per hari.

Editor: Sindu Dh

  • PPKM Darurat
  • PPKM
  • Epidemiolog
  • COVID-19
  • Kemenkes
  • Vaksinasi Covid-19

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!