Tuai Polemik, Mendikbud Evaluasi Seleksi Peserta Program Organisasi Penggerak Pendidikan

"Harapan besar saya yang luar biasa bahwa dengan perubahan ini dan penyempurnaan-penyempurnaan, apa pun di masa depan bahwa NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa kembali membimbing kami kembali."

BERITA | NASIONAL

Kamis, 30 Jul 2020 09:48 WIB

Author

Muthia Kusuma

Tuai Polemik, Mendikbud Evaluasi Seleksi Peserta Program Organisasi Penggerak Pendidikan

Mendikbud Nadiem Makarim dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat (19/6/2020). (Foto: ANTARA/Indriani)

KBR, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi Program Organisasi Penggerak (POP) yang menuai polemik, dalam kurun waktu tiga hingga empat pekan ke depan. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan salah satu poin yang akan dievaluasi adalah sistem seleksi kepesertaan POP. Sebelumnya sistem seleksi menuai protes dari sejumlah organisasi, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). 

Nadiem berjanji akan mengundang pihak-pihak eksternal untuk turut mengevaluasi program tersebut.

"Pertama, kita akan memastikan apakah dengan COVID-19 timing dan timelinenya sudah tepat dan efektivitasnya sudah bisa berjalan. Kedua, setiap organisasi kami akan melakukan (penilaian) kelayakan dan kredibilitas mereka. Ketiga, untuk kedua yayasan yaitu Sampoerna dan Tanoto (keterlibatannya) tak pakai dana APBN," ucap Nadiem, melalui webinar yang diselenggarakan oleh KPK, Rabu, (29/7/2020).

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk membahas persoalan Program Organisasi Penggerak (POP). 

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan selain mengundang Menteri Nadiem, KPK juga akan mengundang Inspektur Jenderal dan Direktorat Jenderal Kemendikbud guna menelaah polemik dalam POP. 

Lili mengatakan KPK memberikan perhatian terhadap POP dan menawarkan bantuan dalam pelaksanaannya. 

Sebelumnya, POP Kemendikbud menuai polemik hingga mengakibatkan hengkangnya NU, Muhammadiyah dan PGRI dari program tersebut. 

Salah satu permasalahan yang diungkap PGRI adalah kriteria pemilihan dan penetapan peserta POP yang tidak jelas. PGRI juga memandang perlu kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP.

Nadiem telah menyampaikan permohonan maaf kepada NU, Muhammadiyah, dan PGRI atas kisruhnya penyelenggaraan program tersebut. 

Ia berharap ketiga organisasi itu dapat kembali bergabung menjadi organisasi penggerak, serta melalukan pembimbingan kepada Kemendikbud.

"Harapan besar saya yang luar biasa bahwa dengan perubahan ini dan penyempurnaan-penyempurnaan, apa pun di masa depan bahwa NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa kembali membimbing kami kembali melibatkan diri dalam proses ini. Dan terus menyempurnakan proses ini. Jadi bimbingan mereka, partisipasi mereka, sebagai kemitraan di kemendikbud sangat kami harapkan," kata Nadiem.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Valentino Rossi Akan Kembali Ke Arena Balap Pada MotoGP Eropa

Kisruh Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan KPK

Kabar Baru Jam 7

Nakesku Sayang, Nakesku Malang

Eps3. Ketika Burgermu Memanaskan Bumi