Realisasi Bantuan UMKM, Teten Sebut Tahap Awal Tuntas 100 Persen

"Telah dilakukan restrukturisasi kepada 40 mitra koperasi, sudah 100 persen, dengan fasilitas penundaan pokok, penundaan jasa, pengurangan jasa perpanjangan waktu"

BERITA | NASIONAL

Kamis, 23 Jul 2020 11:58 WIB

Author

Dwi Reinjani

Realisasi Bantuan UMKM, Teten Sebut Tahap Awal Tuntas 100 Persen

Presiden Joko Widodo berpidato di sela pemberian bantuan modal kerja kepada pedagang kecil di Istana Merdeka, Selasa (21/7). (Antara/Akbar)

KBR, Jakarta-  Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan dari 3 fase percepatan pemulihan Usaha Mikro dan Kecil melalui program pemulihan koperasi, telah merealisasikan anggaran sebesar 135,7 miliar untuk tahap awal program. Ia menjelaskan Realisasi itu meliputi keringanan pembayaran pinjaman hingga fasilitas penambahan pinjaman.
 
“Pada fase awal ini kami telah melakukan restrukturisasi pinjaman mitra LPDB dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan. Sampai saat ini telah dilakukan restrukturisasi kepada 40 mitra koperasi, sudah 100 persen, dengan fasilitas penundaan pokok, penundaan jasa, pengurangan jasa perpanjangan waktu dan penambahan fasilitas pinjaman atau pembiayaan dengan total outstanding sebesar 135,7 miliar,” ujar Teten saat menyampaikan laporan  di Istana Presiden, Kamis (23/07/2020).

Dalam program LPDB tersebut, Teten juga mengatakan kementeriannya tidak mengenakan bunga selama masa penundaan pembayaran pinjaman. Sehingga subsidi yang diberikan adalah subsidi bunga 100 persen selama 1 tahun. Teten mengatakan, saat ini kementeriannya tengah melakukan upaya realisasi fase dua dalam pemulihan ekonomi UKM, dengan beberapa skema.

“Fase kedua dengan alokasi tambahan sebesar 1 Triliun. Pembiayaan ini khusus disalurkan kepada koperasi dengan bunga 3 persen, menurun, atau sekitar 1,5 persen flat per tahun untuk menjangkau sekitar 4,8 juta UMKM anggota koperasi. Sampai saat ini kami telah melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan baru dengan total pencairan sebesar 381,4 miliar dengan rincian untuk koperasi pola konvensional sebesar 21,8 miliar, ini ada 13 mitra. Lalu dengan pola syariah sebesar 109 miliar untuk 21 mitra.” Ujar Teten.

Sedangkan untuk fase tiga, kementerian Koperasi menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan, dengan bunga ringan dan pendampingan.

“Ini juga bagian dari upaya kami untuk membangun kelembagaan yang lebih mudah di UMKM, untuk memudahkan kami dalam pembinaan ke depan. Sebab jumlah UMKM terlalu besar. 64 juta dan mencar (tersebar) di mana-mana, kecil-kecil kalau kita tidak sederhanakan kelembagaan, challenging ini agak berat di pembinaan. Sementara produksi barangkali tidak tepat untuk semua karena UMKM dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi konsolidasinya nanti memang kita akan lewat koperasi.” Ujar Teten.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan modal kerja kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang terdampak pandemi Covid-19. 

Jokowi mengatakan, bantuan tersebut akan diberikan kepada 12 juta pelaku UMK. Dana bantuan modal yang dikucurkan pemerintah kepada pelaku UMK sebesar Rp28,8 triliun.

"Ini bantuan modal kerja ini memang isinya tidak banyak, Rp2,4 juta. Tolong diterima digunakan semuanya untuk tambahan modal kerja bapak ibu semuanya. Ini kita mulai dan kita harapkan nanti jutaan pedagang kecil yang akan kita berikan ini, ini adalah yang pertama kali," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020).

Sebagai tahap awal, Jokowi langsung membagikan bantuan tersebut kepada beberapa pelaku UMK di Kompleks Istana Kepresidenan.

Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Pemerintah Gagal Manfaatkan Peluang?