KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengatakan asumsi makro ekonomi Indonesia, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2021 harus tetap optimistis namun realistis. Kata dia, nantinya akan terdapat kebutuhan belanja untuk program prioritas, dan juga dampak terhadap pelebaran defisit anggaran.
“Angka-angka indikator ekonomi makro harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, harus optimistis, tapi juga realistis dengan mempertimbangkan proyeksi terkini. Kita memastikan prioritas 2021 dan pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan untuk pemulihan PEN dan transformasi pelbagai sektor," ujar Jokowi saat Ratas daring mengenai Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020).
Jokowi mengatakan, program prioritas dari APBN 2021 akan ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan transformasi di berbagai sektor. Selain itu, kata dia, belanja fiskal akan diarahkan untuk menstimulus program reformasi di bidang kesehatan, pangan, energi, pendidikan, dan juga digitalisasi.
Jokowi juga berharap pada 2021 ekonomi bisa pulih dan merangkak tumbuh pada kondisi normal. Namun, Ia mengakui, masih akan terdapat potensi ketidakpastian ekonomi global pada tahun depan.
Sebelumnya, lembaga ekonomi dunia seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Kerja Sama Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan ekonomi dunia akan kembali ke tren pertumbuhan pada 2021 setelah di 2020 akan terkontraksi ke level minus.
Editor: Rony Sitanggang
Kepala ESDM Jawa Tengah, Sujarwanto menjelaskan, puluhan daerah berisiko longsor terletak di sepanjang sisi Barat hingga Selatan, atau yang merupakan area pegunungan dan pebukitan.
Keluarga dan lembaga sekolah harus cepat dan tanggap menghilangkan rasa bosan serta stres pada anak-anak.
Rumah juga belum tentu menjadi ruang aman bagi anak, sebab anak berpotensi menjadi korban kekerasan dari anggota keluarganya maupun kejahatan berbasis daring. 
"Alhamdulillah kita telah menerima dukungan Dose Sharing Vaksin Fast Track dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebesar 2.632.500 dosis melalui jalur Covax Facility"
Sanksi ASN tukang bolos dan Konten Homofobik "Aku Bukan Homo"
Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19? Jokowi Beri Dua Syarat
Kesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP? Pemerintah Akan Fasilitasi
Pegawai KPK dipecat, Istana masih bungkam dan enggan menanggapi.
"Mungkin pada titik tertentu, perusahaan yang mengurus (keamanan data) bingung harus patuh kemana. Jangankan perusahaan, bahkan Kementerian (bingung) seperti itu,"
"Itu betul-betul benar ditawari ke BUMN akan disalurkan ke BUMN, maka itu bukan saja penghinaan, penistaan, tapi itu sekaligus refleksi dari sikap kemunafikan kelembagaan."
"Kita ingin melindungi mereka semuanya, terproteksi agar tidak terkena covid-19 dengan vaksinasi,"
Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagai syarat masuk ke Indonesia.
"Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,"
Pedoman itu diterbitkan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri yang ditujukan kepada para Kasatwil Jajaran Polda se-Indonesia.
"Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19."
Pegawai KPK: Ditawari Kerja di BUMN, Kami Ketawa, Marah dan Terhina
56 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat mulai 3 September 2021. 
INDEF: Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil!
"Pemerintah itu bisa mendapatkan cukai yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi kalau tujuannya pendapatan negara adalah misalnya menaikkan cukai rokok yang secara signifikan," 
Jenis sanksinya mulai dari peringatan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), hingga penutupan sementara.
