KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengatakan asumsi makro ekonomi Indonesia, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2021 harus tetap optimistis namun realistis. Kata dia, nantinya akan terdapat kebutuhan belanja untuk program prioritas, dan juga dampak terhadap pelebaran defisit anggaran.
“Angka-angka indikator ekonomi makro harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, harus optimistis, tapi juga realistis dengan mempertimbangkan proyeksi terkini. Kita memastikan prioritas 2021 dan pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan untuk pemulihan PEN dan transformasi pelbagai sektor," ujar Jokowi saat Ratas daring mengenai Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020).
Jokowi mengatakan, program prioritas dari APBN 2021 akan ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan transformasi di berbagai sektor. Selain itu, kata dia, belanja fiskal akan diarahkan untuk menstimulus program reformasi di bidang kesehatan, pangan, energi, pendidikan, dan juga digitalisasi.
Jokowi juga berharap pada 2021 ekonomi bisa pulih dan merangkak tumbuh pada kondisi normal. Namun, Ia mengakui, masih akan terdapat potensi ketidakpastian ekonomi global pada tahun depan.
Sebelumnya, lembaga ekonomi dunia seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Kerja Sama Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan ekonomi dunia akan kembali ke tren pertumbuhan pada 2021 setelah di 2020 akan terkontraksi ke level minus.
Editor: Rony Sitanggang
"kami akan melihat, mana sisi yang sudah cukup, karena sudah ada tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami melihat apakah dugaan dipebolehkan ketemu pidana buron itu sudah cukup"
"Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil Pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat."
Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo terlibat langsung dalam penangkapan dan penanganan kasus surat jalan Djoko Tjandra.
Anita sebelumnya telah dicekal ke luar negeri selama 20 hari terhitung sejak 22 Juli 2020.
Podcast “Dear Dearest” berpusat pada surat yang ditulis dan dibacakan penulis, musisi, aktor serta tokoh lainnya.
"KPK saat ini masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor"
"MRT, Transjakarta, LRT kami sudah siapkan. Kami akan kerahkan seluruh armada yang ada untuk back up kebijakan Ganjil Genap"
"Sekarang ini pemeriksaan di Mabes itu masih terbatas dia sebagai saksi, terhadap kasusnya Pak Prasetyo." 
"Berkas perkaranya tidak dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Demikian ditetapkan di Jakarta oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" 
"Walaupun ada pinjaman bank, tapi relaksasi itu juga tidak sempurna sesuai dengan yang didapat oleh pengusaha. Karena kalau dia tidak menghasilkan uang, dia tidak bisa membayar kewajiban membayar."
"Jadi selain untuk kampanye diet plastik ada juga nilai plusnya membantu perekonomian pengrajin,"
"Jangan sampai ada kerumunan yang bisa menimbulkan potensi penularan. Dan kepada semua yang bertugas harus menggunakan masker dan jaga jarak,"
"Mudik bukan kebutuhan yang mendesak. Dibandingkan dengan keselamatan jiwa, keselamatan keluarga,"
"Harapan besar saya yang luar biasa bahwa dengan perubahan ini dan penyempurnaan-penyempurnaan, apa pun di masa depan bahwa NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa kembali membimbing kami kembali."
"Insyaallah akan dimulai minggu depan. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran. Ini adalah skedul short term. Kita tidak bisa menunggu lama."
"Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak dalam kegiatan penandatangan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman penjaminan pemerintah"
Khofifah juga mengatakan bakal melibatkan orang-orang berpengaruh di media sosial (influencer) hingga tokoh agama sebagai sarana mengedukasi masyarakat agar lebih memahami pencegahan COVID-19.
"Kita memastikan prioritas 2021 dan pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan untuk pemulihan PEN dan transformasi pelbagai sektor,"
"Dengan konstruksi hukum yang pertama adalah sangkaan terkait membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu
