KBR, Jakarta- Isu-isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua terus disorot dunia internasional. Banyaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi di Bumi Cendrawasih itu, ikut memicu kekhawatiran aktivis HAM mancanegara.
Hal itu diperparah dengan penanganan dan penyelesaian masalah yang belum juga menemui titik terang. Kekhawatiran itu disampaikan pegiat HAM dari Fransiskan Internasional, Budhi Tjahjono.
"Karena urusan HAM Papua ini menjadi keprihatinan di tingkat internasional. Misalnya di UPR (Universal Periodic Review), isu Papua muncul lagi, muncul lagi. Ini artinya apa, artinya baik pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, belum berhasil membuktikan kepada dunia internasional bahwa isu hak asasi manusia di Papua ini terselesaikan. Tentu saja ada beberapa kemajuan, tetapi kalau kita lihat secara global, sebenarnya situasinya semakin memburuk," kata dia dalam diskusi virtual soal "Masa Depan HAM dan Demokrasi di Era Normal Baru", Kamis (9/7/2020).
Baca juga: Jaksa Agung Janji Prioritaskan Kasus HAM dan Korupsi
Pernyataan Budhi Tjahjono, diperkuat Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Menurutnya, telah terjadi siklus kekerasan tanpa henti di tanah Papua.
Komnas HAM mencatat puluhan orang tewas dan luka akibat serangkaian peristiwa kekerasan di sana.
Beka menyebut, diskriminasi, pelayanan publik yang buruk, serta kejadian rasial masih menghantui rakyat Papua.
Tak hanya memicu polemik, namun juga merugikan rakyat Papua secara materiil karena banyak bangunan dan kendaraan yang rusak akibat kerusuhan.
"Yang lain yang tak kalah pentingnya adalah soal Papua. saya kira kita sepakat semua bahwa ada siklus kekerasan tanpa henti di Papua. Korban luka dan tewas, diskriminasi, terus ada pelayanan publik yang tak kunjung membaik begitu. Dan sehingga catatan Komnas misalnya di tahun 2015-2018 itu ada 42 orang yang meninggal, 93 luka," ungkapnya.
Editior: Sindu Dharmawan
Dari hasil survei itu dapat disimpulkan bahwa umumnya pendanaan kampanye calon kepala daerah bersumber dari sponsor.
Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap pengacara Djoko Tjandra tersebut
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"
"Kami menerima surat dari atasan yang bersangkutan."
"Semua itu kuncinya adalah apabila sektor kesehatan itu bekerja dengan cepat. Masalahnya sektor kesehatan ini, realisasi stimulusnya masih rendah sekali."
Masalah bantuan sosial menjadi aspek yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman.
"Mekanisme lama yang harus di-bidding dengan proses yang cukup panjang. Ini merepotkan kementerian sendiri."
"Antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan,"
Rencananya, Anita akan diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. 
"Tidak hanya di kepolisian saja, bisa oknum di Imigrasi, oknum di Kejaksaan Agung yang ternyata juga bertemu dengan Djoko Tjandra."
"kami akan melihat, mana sisi yang sudah cukup, karena sudah ada tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami melihat apakah dugaan dipebolehkan ketemu pidana buron itu sudah cukup"
"Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil Pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat."
Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo terlibat langsung dalam penangkapan dan penanganan kasus surat jalan Djoko Tjandra.
Podcast “Dear Dearest” berpusat pada surat yang ditulis dan dibacakan penulis, musisi, aktor serta tokoh lainnya.
"KPK saat ini masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor"
"MRT, Transjakarta, LRT kami sudah siapkan. Kami akan kerahkan seluruh armada yang ada untuk back up kebijakan Ganjil Genap"
