KBR, Jakarta- Isu-isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua terus disorot dunia internasional. Banyaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi di Bumi Cendrawasih itu, ikut memicu kekhawatiran aktivis HAM mancanegara.
Hal itu diperparah dengan penanganan dan penyelesaian masalah yang belum juga menemui titik terang. Kekhawatiran itu disampaikan pegiat HAM dari Fransiskan Internasional, Budhi Tjahjono.
"Karena urusan HAM Papua ini menjadi keprihatinan di tingkat internasional. Misalnya di UPR (Universal Periodic Review), isu Papua muncul lagi, muncul lagi. Ini artinya apa, artinya baik pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, belum berhasil membuktikan kepada dunia internasional bahwa isu hak asasi manusia di Papua ini terselesaikan. Tentu saja ada beberapa kemajuan, tetapi kalau kita lihat secara global, sebenarnya situasinya semakin memburuk," kata dia dalam diskusi virtual soal "Masa Depan HAM dan Demokrasi di Era Normal Baru", Kamis (9/7/2020).
Baca juga: Jaksa Agung Janji Prioritaskan Kasus HAM dan Korupsi
Pernyataan Budhi Tjahjono, diperkuat Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Menurutnya, telah terjadi siklus kekerasan tanpa henti di tanah Papua.
Komnas HAM mencatat puluhan orang tewas dan luka akibat serangkaian peristiwa kekerasan di sana.
Beka menyebut, diskriminasi, pelayanan publik yang buruk, serta kejadian rasial masih menghantui rakyat Papua.
Tak hanya memicu polemik, namun juga merugikan rakyat Papua secara materiil karena banyak bangunan dan kendaraan yang rusak akibat kerusuhan.
"Yang lain yang tak kalah pentingnya adalah soal Papua. saya kira kita sepakat semua bahwa ada siklus kekerasan tanpa henti di Papua. Korban luka dan tewas, diskriminasi, terus ada pelayanan publik yang tak kunjung membaik begitu. Dan sehingga catatan Komnas misalnya di tahun 2015-2018 itu ada 42 orang yang meninggal, 93 luka," ungkapnya.
Editior: Sindu Dharmawan