KBR, Jakarta- Isu-isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua terus disorot dunia internasional. Banyaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi di Bumi Cendrawasih itu, ikut memicu kekhawatiran aktivis HAM mancanegara.
Hal itu diperparah dengan penanganan dan penyelesaian masalah yang belum juga menemui titik terang. Kekhawatiran itu disampaikan pegiat HAM dari Fransiskan Internasional, Budhi Tjahjono.
"Karena urusan HAM Papua ini menjadi keprihatinan di tingkat internasional. Misalnya di UPR (Universal Periodic Review), isu Papua muncul lagi, muncul lagi. Ini artinya apa, artinya baik pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, belum berhasil membuktikan kepada dunia internasional bahwa isu hak asasi manusia di Papua ini terselesaikan. Tentu saja ada beberapa kemajuan, tetapi kalau kita lihat secara global, sebenarnya situasinya semakin memburuk," kata dia dalam diskusi virtual soal "Masa Depan HAM dan Demokrasi di Era Normal Baru", Kamis (9/7/2020).
Baca juga: Jaksa Agung Janji Prioritaskan Kasus HAM dan Korupsi
Pernyataan Budhi Tjahjono, diperkuat Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Menurutnya, telah terjadi siklus kekerasan tanpa henti di tanah Papua.
Komnas HAM mencatat puluhan orang tewas dan luka akibat serangkaian peristiwa kekerasan di sana.
Beka menyebut, diskriminasi, pelayanan publik yang buruk, serta kejadian rasial masih menghantui rakyat Papua.
Tak hanya memicu polemik, namun juga merugikan rakyat Papua secara materiil karena banyak bangunan dan kendaraan yang rusak akibat kerusuhan.
"Yang lain yang tak kalah pentingnya adalah soal Papua. saya kira kita sepakat semua bahwa ada siklus kekerasan tanpa henti di Papua. Korban luka dan tewas, diskriminasi, terus ada pelayanan publik yang tak kunjung membaik begitu. Dan sehingga catatan Komnas misalnya di tahun 2015-2018 itu ada 42 orang yang meninggal, 93 luka," ungkapnya.
Editior: Sindu Dharmawan
"Kita berjumlah 75 orang dan sudah senior. Saya sudah 16 tahun di KPK, Pak Novel sudah 18 tahun, banyak juga yang pengabdian di atas 10 tahun. Ini orang-orang yang pemahamannya tidak diragukan."
"rencana memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena hasil tes wawasan kebangsaan itu, jelas merupakan pelemahan KPK" 
"Padahal makin merata spending konsumsi kita, terutama di lebaran. Maka efek ungkitnya akan makin gede," 
Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju.
Padahal, belanja daerah diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Perlu ada tahapan partisipasi masyarakat, dengan cara memberi kesempatan publik mengakses naskah RUU KUHP.
"Apakah itu penundaan transfer, atau pemotongan transfer ke daerahnya. Ini merupakan permasalahan kompleks, mulai dari paradigma, kebijakan, hingga proses teknis."
"Kegiatan lain selain nonmudik di dalam satu wilayah kabupaten kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun."
“Namun dengan adanya karakteristik bawaan virus Covid-19, kita tidak bisa kemudian berserah diri dan tidak berbuat apa-apa."
"Pemeriksaan genom ini, kata dia, untuk mengetahui apakah ada potensi mutasi virus B.1.617 ataupun B117,"
Artinya bahwa pola-pola atau bentuk kekerasan baik itu secara digital ataupun secara nyata, berikut juga dengan pembiaran-pembiaran atas sejumlah peristiwa yang terjadi
Ada potensi pelanggaran aturan serta penegakan hukum apabila ruang digital diisi dengan informasi yang keliru.
KPK tentu akan melaksanakan putusan tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud.
Pemolisian prediktif menjadi salah satu janji Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di DPR, akhir Januari lalu.
Masyarakat diharapkan memahami keputusan pemerintah menurunkan nominal BPUM tersebut.
"Dari kita menyimak info di medsos yang berkembang itu, beberapa pengakuan pegawai KPK soal pertanyaan tes TWK, kan aneh-aneh sekali."
Konsumsi rumah tangga Indonesia terkontraksi atau minus 2,23 persen. Sementara investasi juga turun tipis, minus 0,23 persen.
Tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK tidak diatur dalam UU KPK, maupun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019.
Titik penyekatan yang paling banyak adalah di wilayah Jawa Barat kemudian Jawa Tengah. Kemudian (penyekatan) mulai dari Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, sampai ke wilayah Jawa Timur. 
" Akibatnya, mereka yang terpapar Covid-19 bisa menjadi fatal, bisa mengakibatkan kematian dan banyak daerah yang mengalami peristiwa seperti itu pada tahun yang lalu"
