KBR, Jakarta- Isu-isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua terus disorot dunia internasional. Banyaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi di Bumi Cendrawasih itu, ikut memicu kekhawatiran aktivis HAM mancanegara.
Hal itu diperparah dengan penanganan dan penyelesaian masalah yang belum juga menemui titik terang. Kekhawatiran itu disampaikan pegiat HAM dari Fransiskan Internasional, Budhi Tjahjono.
"Karena urusan HAM Papua ini menjadi keprihatinan di tingkat internasional. Misalnya di UPR (Universal Periodic Review), isu Papua muncul lagi, muncul lagi. Ini artinya apa, artinya baik pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, belum berhasil membuktikan kepada dunia internasional bahwa isu hak asasi manusia di Papua ini terselesaikan. Tentu saja ada beberapa kemajuan, tetapi kalau kita lihat secara global, sebenarnya situasinya semakin memburuk," kata dia dalam diskusi virtual soal "Masa Depan HAM dan Demokrasi di Era Normal Baru", Kamis (9/7/2020).
Baca juga: Jaksa Agung Janji Prioritaskan Kasus HAM dan Korupsi
Pernyataan Budhi Tjahjono, diperkuat Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Menurutnya, telah terjadi siklus kekerasan tanpa henti di tanah Papua.
Komnas HAM mencatat puluhan orang tewas dan luka akibat serangkaian peristiwa kekerasan di sana.
Beka menyebut, diskriminasi, pelayanan publik yang buruk, serta kejadian rasial masih menghantui rakyat Papua.
Tak hanya memicu polemik, namun juga merugikan rakyat Papua secara materiil karena banyak bangunan dan kendaraan yang rusak akibat kerusuhan.
"Yang lain yang tak kalah pentingnya adalah soal Papua. saya kira kita sepakat semua bahwa ada siklus kekerasan tanpa henti di Papua. Korban luka dan tewas, diskriminasi, terus ada pelayanan publik yang tak kunjung membaik begitu. Dan sehingga catatan Komnas misalnya di tahun 2015-2018 itu ada 42 orang yang meninggal, 93 luka," ungkapnya.
Editior: Sindu Dharmawan
Ali Kalora tewas saat baku tembak dengan aparat di Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah.
Kak Seto mengingatkan, anak-anak memiliki dua hak yang harus dipenuhi. "Yaitu, hak hidup dan tidak terancam kematian. Lalu, hak untuk hidup sehat," ujar Kak Seto.
Sasarannya adalah para tenaga pendidik dan peserta didik.
"Hari ini telah tiba satu juta dosis vaksin Sinovac bantuan pemerintah RRT hari ini juga tiba satu juta dosis vaksin Sinovac bantuan perusahaan vaksin Sinovac yang diberikan secara gratis"
Menteri Agama Luncurkan Pedoman Penguatan Moderasi Beragama untuk Lembaga Pendidikan
Hadapi laporan Luhut, Koordinator KONTRAS mengajukan penetapan Pembela HAM ke Komnas HAM. Berdasarkan Deklarasi yang disahkan Majelis Umum PBB, pembela HAM punya sejumlah hak yang harus dilindungi.
Padahal keanekaragaman hayati atau biodiversitas Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.
"Kita harapkan dapat mengurangi energi gelombang, melindungi pantai dari abrasi, menghambat intrusi air, kemudian memperbaiki lingkungan pesisir dan memperbaiki habitat di daerah pantai"
"Adapun yang telah selesai dilakukan verifikasi dengan biaya sebesar Rp40,3 triliun atau sebanyak 99 persen dari total klaim yang diajukan telah selesai diverifikasi"
Nadiem mengaku semua aspirasi yang ia terima mengenai PPPK cukup variatif.
"Praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda kita bersama,"
"Kerja keras APBN ini mulai menunjukkan hasil. Baik menjaga dari sektor kesehatan yaitu penanganan covid maupun menjaga di sisi kesejahteraan masyarakat"
"Kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani covid 19 termasuk vaksinasi sangat timpang."
Peneliti: Disinfektan eco enzyme tidak bisa matikan membran sel virus COVID-19, karena kadar alkoholnya rendah.
Kemenkes: Waspada Potensi Gelombang Ketiga COVID-19 Awal Tahun Depan
Sejumlah peternak ayam petelur terancam gulung tikar.
Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,"
"Kita harapkan ekonomi dan keuangan syariah akan mampu membangkitkan ekonomi rakyat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,"
Keduanya dilaporkan Luhut atas dugaan penyebaran siaran berita bohong.
"Melakukan evaluasi tata ruang di seluruh Indonesia. Karena percepatan izin yang tidak diimbangi oleh tata ruang yang baik menimbulkan problem lingkungan yang sangat kuat,"
