Ditolak Nasdem, DPR Tetap Keluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Anggota Fraksi Partai Nasdem Lisda Hendrajoni menjelaskan mengapa RUU itu penting untuk dibahas.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 16 Jul 2020 22:07 WIB

Author

Heru Haetami

Ditolak Nasdem, DPR Tetap Keluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Ilustrasi aksi desak pengesahan RUU PKS

KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasaan Seksual (RUU PKS) dari program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas DPR 2020. Keputusan itu diketok saat Rapat Paripurna DPR, Kamis (16/7/2020).

Fraksi Partai Nasdem sempat mendesak agar RUU PKS tetap masuk Prolegnas Prioritas DPR 2020. Anggota Fraksi Partai Nasdem Lisda Hendrajoni menjelaskan mengapa RUU itu penting untuk dibahas. 

Salah satu alasannya adalah tingginya angka kekerasan seksual. Kata dia, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan pada 2019 saja mencapai 406.178 kasus.

Namun, permintaan Fraksi Nasdem itu ditolak pimpinan dan anggota dewan yang lain.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU PKS akan dimasukan dalam prolegnas prioritas DPR tahun berikutnya.

"Hasil rapat konsultasi Baleg dan pimpinan serta rapat konsultasi pengganti Bamus kita akan memasukkan RUU PKS di prioritas 2021 dan sudah diputuskan kemarin," kata Dasco saat Rapat Paripurna DPR, Kamis sore (16/7/2020) di Gedung DPR, Jakarta.

Sebelumnya, DPR RI menggelar rapat evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan DPD RI.

Dalam rapat tersebut disepakati 16 RUU ditarik dari prolegnas prioritas, salah satunya RUU PKS.

Perubahan tersebut telah diketok dan disepakati dalam sidang paripurna. Saat ini total ada 37 RUU prioritas, yaitu:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. RUU tentang Kitab UU Hukum Pidana

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

4. RUU tentang Jabatan Hakim

5. RUU perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

8. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

9. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana

11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

13. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (carry over)

14. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

16. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

17. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

20. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

21. Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga

22. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol

23. Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi

24. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji)

25. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional

26. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja

27. Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian

28. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

29. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi

30. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

31. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

32. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)

33. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

34. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

35. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

36. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

37. RUU tentang Daerah Kepulauan

Editor: Sindu Dharmawan

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Kabar Baru Jam 20

Instagram Perketat Aturan Soal Iklan