KBR, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan rancangan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga negara (K/L) untuk tahun depan. Ketetapannya tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2020 yang dirilis Kementerian Keuangan pada Mei 2019.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, KEM PPKF Tahun 2020 merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan untuk mencapai visi jangka panjang pemerintah.
Sri Mulyani menjelaskan, “Dokumen KEM PPKF tahun 2020 ini juga lebih menegaskan harapan Pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan upaya-upaya pencapaian visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” tulisnya dalam Pengantar KEM PPKF Tahun 2020.
“Pencapaian visi tersebut membutuhkan prasyarat yang harus segera disiapkan sejak dini, seperti ketersediaan infrastruktur yang merata, SDM yang berkualitas, kesiapan adaptasi teknologi, birokrasi yang efisien, dan tata ruang yang sehat serta alokasi sumber daya ekonomi yang efisien dan efektif,” jelasnya lagi.
Sri Mulyani juga menegaskan tema kebijakan fiskal Indonesia tahun depan adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Pembangunan Kualitas SDM”.
Anggaran K/L Tahun 2020
Berdasar arah dan tema kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan besaran anggaran K/L tahun 2020 sebagai berikut, disusun dari yang terbesar sampai terkecil:
Pagu indikatif anggaran belanja Kementerian dan Lembaga Negara tahun 2020 dalam triliun rupiah. (Sumber: KEM PPKF 2020 Kementerian Keuangan RI, diolah KBR)
- Kementerian Pertahanan: Rp126,9 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Rp103,9 triliun
- Kementerian Agama: Rp65,2 triliun
- Kementerian Sosial: Rp 62,8 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp56,7 triliun
- Kementerian Perhubungan: Rp41,8 triliun
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) : Rp39,7 triliun
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud): Rp34,5 triliun
- Kementerian Pertanian: Rp20,5 triliun
- Kementerian Hukum dan HAM: Rp13,5 triliun
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Rp9,7 triliun
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK): Rp9,4 triliun
- Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp6,4 triliun
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): Rp5,6 triliun
- Kementerian Ketenagakerjaan: Rp4,9 triliun
- Kementerian Pariwisata: Rp4 triliun
- Kementerian Perindustrian: Rp3 triliun
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT): Rp1,8 triliun
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): Rp1,6 triliun
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Rp0,4 triliun
Visi Menguasai Teknologi, Tapi Anggaran Riset Tipis
Dalam dokumen KEM PPKF 2020, Kementerian Keuangan berulang kali menjelaskan bahwa Indonesia memerlukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, inovatif, terampil dan kompatibel dengan industri 4.0.
Dokumen itu juga menyebut bahwa teknologi menjadi sarana penting untuk menghadapi tantangan masa depan.
“Penguasaan teknologi merupakan kesempatan untuk negara-negara seperti Indonesia, untuk terus berkembang mengalami proses konvergensi menjadi negara maju,” jelas Kementerian Keuangan.
“Aspek utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah, yakni penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan adaptasi teknologi,” jelasnya lagi.
Kendati begitu, postur anggaran K/L tahun 2020 nampak tidak sesuai dengan visi pengembangan riset dan teknologi.
Misalnya saja, Kementerian Ristekdikti, LIPI dan BPPT memperoleh pagu anggaran jauh lebih kecil dari Kementerian Agama.
Program Pendidikan Islam Kementerian Agama mendapat anggaran Rp52,4 triliun, sedangkan Program Penguatan Riset dan Pengembangan Ristekdikti hanya dijatah Rp1,7 triliun.
Program Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK dari LIPI hanya Rp1,5 triliun, sementara Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT hanya Rp1,3 triliun.
Anggaran BNPB bahkan lebih tipis lagi. Meski program mitigasi bencana terpadu sudah jadi prioritas pemerintah 2020 - 2024, nyatanya Program Penanggulangan Bencana hanya diberi Rp0,2 triliun. Jauh lebih kecil daripada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian Agama yang mencapai Rp1,9 triliun.
Editor: Rony Sitanggang
"Itu artinya pasca-17 Oktober 2019, KPK sampai dengan Dewan Pengawas itu dibentuk tidak bisa lagi melakukan penindakan. KPK kosong secara kewenangan penindakan.
"Penangkapan puluhan terduga teroris itu merupakan pengembangan dari sejumlah terduga teroris yang telah ditangkap Densus 88"
"Kerugian di sistem demokrasi kita yang tidak lagi bisa mengedepankan mekanisme check and balances antara legislatif dan eksekutif," ujar pengamat politik LIPI, Siti Zuhro.
"Sikap finalnya nanti terkait dengan sikap Presiden Jokowi apakah membutuhkan Pak Prabowo dan Gerindra, atau tidak," kata Dahnil Anzar Simanjuntak.
Proyek Palapa Ring bernilai Rp5,13 triliun, dan dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). 
"Setiap bulan, setiap tahun, selalu ada evaluasi. Pelaksanaan otonomi khusus itu kan mencakup 32 urusan. Ada medisnya, ada kesehatannya."
"Kita mungkin menghadapi masalah di kesehatan. Karena tidak semua Puskesmas yang ada di pedalaman, memiliki tenaga atau dokter spesialis,"
"Ada enam orang yang terperiksa. Kabarnya minggu ini akan disidangkan disiplin, sidang disiplin ya."
Prabowo tiba pukul 18.05 di RSPAD menggunakan mobil putih berpelat B 108 PSD. 
Andika menyebut kedua istri anggota TNI AD itu diduga melanggar Undang-undang Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Juga yang berkaitan dengan masalah koalisi, tapi ini untuk urusan satu ini belum final, tapi kami sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi kita"
"Dia sudah dipecat. Kami tegas, siapa pun, baik masyarakat atau polisi yang masuk jaringan teroris, kalau terbukti akan dihukum." 
"Karena wilayah pantai Indonesia yang sangat panjang atau sekitar 190 ribu kilo meter, jadi tidak mungkin semua pantai mendapatkan fasilitas sensor tsunami."
"Kita harus meneliti tentang Kereta Cepat di Indonesia. Dengan iklim dan sosial budaya seperti ini, adaptasi apa yang harus dilakukan."
"Hukuman mati tidak lantas memberi efek penggentarjeraan, namun justru malah memberi efek 'kepahlawanan' bagi teroris."
"Saya sangat menyesal dengan viralnya video yang saya sampaikan..."
"Tapi yang paling penting, Otsus dan Dana Otsus itu betul-betul memberikan manfaat besar bagi masyarakat di tanah Papua, bagi kesejahteraan," ujar Presiden Joko Widodo.
"Perbandingan vonis mati yang terjadi selama Reformasi naik di era pemerintahan Jokowi, dengan kenaikan sebesar 236,6 persen."
Janji Jokowi disampaikan saat bertemu anak-anak sekolah dari Sentani dan Asmat di Istana Merdeka. 
"Saya pastikan ada. Mungkin bisa hari yang sama dengan pelantikan, mungkin sehari setelah pelantikan. Insyaallah semua sudah kita siapkan,"