Tahun 2020, Anggaran Pendidikan Agama Jauh Mengalahkan Riset dan Mitigasi Bencana

KBR, Jakarta - Pemerintah  telah menetapkan rancangan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga negara (K/L) untuk tahun depan. Ketetapannya tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2020 yang dirilis Kementerian Keuangan pada Mei 2019.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, KEM PPKF Tahun 2020 merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan untuk mencapai visi jangka panjang pemerintah.

Sri Mulyani menjelaskan, “Dokumen KEM PPKF tahun 2020 ini juga lebih menegaskan harapan Pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan upaya-upaya pencapaian visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” tulisnya dalam Pengantar KEM PPKF Tahun 2020.

“Pencapaian visi tersebut membutuhkan prasyarat yang harus segera disiapkan sejak dini, seperti ketersediaan infrastruktur yang merata, SDM yang berkualitas, kesiapan adaptasi teknologi, birokrasi yang efisien, dan tata ruang yang sehat serta alokasi sumber daya ekonomi yang efisien dan efektif,” jelasnya lagi.

Sri Mulyani juga menegaskan tema kebijakan fiskal Indonesia tahun depan adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Pembangunan Kualitas SDM”. 

Anggaran K/L Tahun 2020

Berdasar arah dan tema kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan besaran anggaran K/L tahun 2020 sebagai berikut, disusun dari yang terbesar sampai terkecil:

Pagu indikatif anggaran belanja Kementerian dan Lembaga Negara tahun 2020 dalam triliun rupiah. (Sumber: KEM PPKF 2020 Kementerian Keuangan RI, diolah KBR)

1. Kementerian Pertahanan: Rp126,9 triliun
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Rp103,9 triliun
3. Kementerian Agama: Rp65,2 triliun
4. Kementerian Sosial: Rp 62,8 triliun
5. Kementerian Kesehatan: Rp56,7 triliun
6. Kementerian Perhubungan: Rp41,8 triliun
7. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) : Rp39,7 triliun
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud): Rp34,5 triliun
9. Kementerian Pertanian: Rp20,5 triliun
10. Kementerian Hukum dan HAM: Rp13,5 triliun
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Rp9,7 triliun
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK): Rp9,4 triliun
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp6,4 triliun
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): Rp5,6 triliun
15. Kementerian Ketenagakerjaan: Rp4,9 triliun
16. Kementerian Pariwisata: Rp4 triliun
17. Kementerian Perindustrian: Rp3 triliun
18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT): Rp1,8 triliun
19. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): Rp1,6 triliun
20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Rp0,4 triliun

Visi Menguasai Teknologi, Tapi Anggaran Riset Tipis

Dalam dokumen KEM PPKF 2020, Kementerian Keuangan berulang kali menjelaskan bahwa Indonesia memerlukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, inovatif, terampil dan kompatibel dengan industri 4.0.

Dokumen itu juga menyebut bahwa teknologi menjadi sarana penting untuk menghadapi tantangan masa depan.

“Penguasaan teknologi merupakan kesempatan untuk negara-negara seperti Indonesia, untuk terus berkembang mengalami proses konvergensi menjadi negara maju,” jelas Kementerian Keuangan.

“Aspek utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah, yakni penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan adaptasi teknologi,” jelasnya lagi.

Kendati begitu, postur anggaran K/L tahun 2020 nampak tidak sesuai dengan visi pengembangan riset dan teknologi.

Misalnya saja, Kementerian Ristekdikti, LIPI dan BPPT memperoleh pagu anggaran jauh lebih kecil dari Kementerian Agama.

Program Pendidikan Islam Kementerian Agama mendapat anggaran Rp52,4 triliun, sedangkan Program Penguatan Riset dan Pengembangan Ristekdikti hanya dijatah Rp1,7 triliun.

Program Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK dari LIPI hanya Rp1,5 triliun, sementara Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT hanya Rp1,3 triliun.

Anggaran BNPB bahkan lebih tipis lagi. Meski program mitigasi bencana terpadu sudah jadi prioritas pemerintah 2020 - 2024, nyatanya Program Penanggulangan Bencana hanya diberi Rp0,2 triliun. Jauh lebih kecil daripada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian Agama yang mencapai Rp1,9 triliun.

Editor: Rony Sitanggang