KBR, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan rancangan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga negara (K/L) untuk tahun depan. Ketetapannya tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2020 yang dirilis Kementerian Keuangan pada Mei 2019.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, KEM PPKF Tahun 2020 merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan untuk mencapai visi jangka panjang pemerintah.
Sri Mulyani menjelaskan, “Dokumen KEM PPKF tahun 2020 ini juga lebih menegaskan harapan Pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan upaya-upaya pencapaian visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” tulisnya dalam Pengantar KEM PPKF Tahun 2020.
“Pencapaian visi tersebut membutuhkan prasyarat yang harus segera disiapkan sejak dini, seperti ketersediaan infrastruktur yang merata, SDM yang berkualitas, kesiapan adaptasi teknologi, birokrasi yang efisien, dan tata ruang yang sehat serta alokasi sumber daya ekonomi yang efisien dan efektif,” jelasnya lagi.
Sri Mulyani juga menegaskan tema kebijakan fiskal Indonesia tahun depan adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Pembangunan Kualitas SDM”.
Anggaran K/L Tahun 2020
Berdasar arah dan tema kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan besaran anggaran K/L tahun 2020 sebagai berikut, disusun dari yang terbesar sampai terkecil:
Pagu indikatif anggaran belanja Kementerian dan Lembaga Negara tahun 2020 dalam triliun rupiah. (Sumber: KEM PPKF 2020 Kementerian Keuangan RI, diolah KBR)
- Kementerian Pertahanan: Rp126,9 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Rp103,9 triliun
- Kementerian Agama: Rp65,2 triliun
- Kementerian Sosial: Rp 62,8 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp56,7 triliun
- Kementerian Perhubungan: Rp41,8 triliun
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) : Rp39,7 triliun
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud): Rp34,5 triliun
- Kementerian Pertanian: Rp20,5 triliun
- Kementerian Hukum dan HAM: Rp13,5 triliun
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Rp9,7 triliun
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK): Rp9,4 triliun
- Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp6,4 triliun
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): Rp5,6 triliun
- Kementerian Ketenagakerjaan: Rp4,9 triliun
- Kementerian Pariwisata: Rp4 triliun
- Kementerian Perindustrian: Rp3 triliun
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT): Rp1,8 triliun
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): Rp1,6 triliun
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Rp0,4 triliun
Visi Menguasai Teknologi, Tapi Anggaran Riset Tipis
Dalam dokumen KEM PPKF 2020, Kementerian Keuangan berulang kali menjelaskan bahwa Indonesia memerlukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, inovatif, terampil dan kompatibel dengan industri 4.0.
Dokumen itu juga menyebut bahwa teknologi menjadi sarana penting untuk menghadapi tantangan masa depan.
“Penguasaan teknologi merupakan kesempatan untuk negara-negara seperti Indonesia, untuk terus berkembang mengalami proses konvergensi menjadi negara maju,” jelas Kementerian Keuangan.
“Aspek utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah, yakni penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan adaptasi teknologi,” jelasnya lagi.
Kendati begitu, postur anggaran K/L tahun 2020 nampak tidak sesuai dengan visi pengembangan riset dan teknologi.
Misalnya saja, Kementerian Ristekdikti, LIPI dan BPPT memperoleh pagu anggaran jauh lebih kecil dari Kementerian Agama.
Program Pendidikan Islam Kementerian Agama mendapat anggaran Rp52,4 triliun, sedangkan Program Penguatan Riset dan Pengembangan Ristekdikti hanya dijatah Rp1,7 triliun.
Program Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK dari LIPI hanya Rp1,5 triliun, sementara Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT hanya Rp1,3 triliun.
Anggaran BNPB bahkan lebih tipis lagi. Meski program mitigasi bencana terpadu sudah jadi prioritas pemerintah 2020 - 2024, nyatanya Program Penanggulangan Bencana hanya diberi Rp0,2 triliun. Jauh lebih kecil daripada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kementerian Agama yang mencapai Rp1,9 triliun.
Editor: Rony Sitanggang
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.