KBR, Jakarta- Ombudsman memprediksi masyarakat akan meragukan hasil seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena proses seleksi yang cacat atau maladministrasi. Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala menilai, maladministrasi terlihat dari tidak adanya pembagian kerja yang jelas, jadwal yang tidak dipatuhi, tak ada waktu klarifikasi laporan masyarakat, tak ada kriteria bobot diskualifikasi, dan adanya kebocoran dokumen rahasia.
Ia menegaskan, DPR harus memperhatikan saran-saran dari Ombudsman untuk memperbaiki sistem seleksi anggota KPI.
"Kalau prosesnya cacatnya, kan hasilnya cacat. Itu logika kami juga. Jadi dengan mereka meneruskan itu, tentu harus siap-siap untuk kemudian hasilnya akan diragukan kualitas putusannya. Karena itu tadi, in-tag nya ternyata bermasalah. Terutama prosesnya bermasalah. Kalau DPR nya menganggapnya oke, ya itu terserah," kata Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala kepada KBR di DPR, Selasa (9/7/2019).
Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala mengakui ada kejanggalan terhadap keterlambatan pelaporan seleksi anggota KPI, karena Ombudsman baru mendapatkan pengaduan kejanggalan proses seleksi anggota KPI.
Ombudsman, lanjutnya, akan terus mengumpulkan data, serta menyarankan perbaikan-perbaikan proses seleksi anggota KPI kepada Kominfo dan panitia seleksi.
Sebelumnya, Komisi bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen DPR, melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan 34 nama calon anggota KPI Pusat yang lolos seleksi.
Pusat studi media dan komunikasi, Remotivi, meragukan proses seleksi anggota KPI yang saat ini sedang berjalan di Komisi I DPR.
Menurut Direktur Remotivi, Roy Thaniago, seleksi melalui Komisi I DPR pasti berjalan buruk baik untuk periode sekarang ataupun
periode sebelumnya. Apalagi, banyak campur tangan kepentingan yang besar
dalam proses seleksi tersebut.
"Orang
yang terpilih bukan orang-orang yang punya kapasitas, punya komitmen,
punya track record serius di dalam bidang penyiaran. Mereka yang serius,
yang bagus, malah mental di awal-awal. Jadi memang proses rekrumennya
penuh dengan kepentingan bisnis dan politik. Mereka yang punya kedekatan
dengan partai politik, Ormas agama agama besar, itu lah yang akan
dipilih. Jadi KPI nggak akan pernah baik kalau proses rekrutmennya
semacam itu," kata Roy pada KBR, Selasa (09/07/2019).
Direktur Remotivi,
Roy Thaniago menambahkan, keberadaan KPI sangat penting dan diperlukan
untuk penyiaran di Indonesia.
KPI menjadi lembaga independen yang
berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran, sehingga diperlukan proses seleksi anggota yang ketat, untuk
mendorong perbaikan kinerja KPI.
Roy menambahkan, kinerja
KPI dalam 3 tahun terakhir buruk. Hal itu terlihat dari kurang optimal mengawasi
pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), atau kurang lengkapnya data
daftar sanksi yang diperlukan untuk mengevaluasi stasiun televisi.
Editor: Kurniati Syahdan
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
