KBR, Bandung- Puluhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, kedapatan memiliki smartphone. Pelanggaran itu diketahui saat petugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat melakukan operasi gabungan di sana.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Abdul Aris mengatakan petugas menyita puluhan telepon selular.
“Kami sita 71 unit ponsel. Jenisnya memang ponsel pintar sama dengan yang kalian (pewarta) pakai,” kata Abdul Aris kepada Antara, Jumat (5/7/2019).
Kata Aris, sebagian besar ponsel pintar itu ditemukan di kamar tahanan narapidana korupsi. Selain itu petugas juga menemukan barang-barang lain di luar standar kepemilikan narapidana.
"Ada juga temuan penanak nasi dan berbagai macam kabel, seperti untuk alat elektronik," katanya.
Lapas Sukamiskin dihuni tahanan yang terjerat kasus korupsi dan tindak pidana umum, mulai dari bekas pejabat negara hingga bekas tokoh-tokoh partai.
Tapi Aris enggan menyebut siapa saja tokoh yang kedapatan memiliki “barang terlarang” itu. Ia mengatakan barang-barang sitaan dari Lapas sudah dihancurkan.
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mulai rutin menggelar razia di Lapas Sukamiskin sejak mencuatnya kasus persekongkolan antara bekas Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein dengan sejumlah narapidana.
Operasi gabungan terakhir digelar tiga hari setelah eks-Ketua DPR RI sekaligus terpidana kasus korupsi E-KTP, Setya Novanto, tertangkap pelesiran ke luar Lapas pada Jumat (14/6/2019).
"Iya, 3 hari setelah pemindahan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur," katanya.
Editor: Rony Sitanggang
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
