PAN Tahu Diri, Tidak Minta Jatah Kursi Menteri

"Sejak awal, kata Eddy, PAN telah mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo - Ma'ruf Amin."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 19 Jul 2019 19:55 WIB

Author

Resky Novianto

PAN Tahu Diri, Tidak Minta Jatah Kursi Menteri

Sekjen PAN Eddy Sorparno, nomor dua dari kanan, dalam sebuah diskusi pada Jumat 19 Juli 2019 di Jakarta. (Foto: KBR/Resky Novianto)

KBR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menegaskan, partainya sampai saat ini masih belum menentukan arah politik, terutama semenjak pembubaran Koalisi Adil Makmur yang mengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Menurut Eddy, PAN akan tetap kritis menyampaikan pandangan terhadap program dan kebijakan pemerintah, apalagi yang tidak sejalan dengan partai.

Sikap kritis itu akan dipertahankan, meskipun nantinya apakah PAN akan berada didalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan sebagai oposisi.

"Kita oposisi tidak? Saya kira arah politik itu menjadi tidak relevan ketika sikap politik kita hari ini sudah mendukung pemerintah. Tetapi jika ada pandangan yang memang dianggap tidak sejalan dengan program pemerintah, kami akan menyampaikan secara konstruktif, kritis, beretika, bermartabat baik ada di dalam atau diluar pemerintahan tetap akan kita lakukan demikian," tutur Eddy dalam diskusi bertema "Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi" di Kantor Para Syndicate, Bangka, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Sejak awal, kata Eddy, PAN telah mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Ucapan selamat itu disertai ketegasan sikap PAN, yang hanya akan mendukung program-program pemerintah yang pro-rakyat, pro-pertumbuhan ekonomi, pro-investasi dan lainnya.

Sekjen PAN itu menambahkan, peta perpolitikan saat ini berbeda dengan empat tahun silam, ketika PAN memutuskan bergabung ke pemerintahan.

Eddy mengatakan, saat ini kubu partai koalisi pendukung pemerintah sangat kuat, sehingga kurang relevan bila PAN melakukan hal yang sama. Ia juga menegaskan, bahwa PAN bukan partai yang meminta-minta jatah kursi atau jabatan menteri di kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Pada 2015 dengan sekarang itu berbeda. Tahun 2015 itu kita melihat peta politik yang ketika itu dikuasai KMP Presiden bersama partai koalisi yang diusungnya. Kita melihat aspek akselerasi pembangunan dan ekonomi perlu didukung, sehingga PAN ketika itu memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah. Saat ini mungkin move itu tidak relevan lagi, karena pemerintah dengan koalisi yang diusung kubu 01 sudah mayoritas, sudah kuat, jadi saya kira itu tidak relevan," papar Eddy seraya menambahkan, bukan karakter PAN untuk meminta-minta jatah kursi atau jabatan menteri. "Tidak sama sekali," pungkasnya.

Eddy mengatakan, PAN bukan partai yang mendukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin, sehingga harus tahu diri bila tidak diajak atau ditawari kursi maupun jatah menteri di kabinet.

"Itulah mengapa, kepada teman-teman yang ada di daerah, khususnya di internal PAN, supaya jangan sampai ada persepsi keliru tentang langkah politik yang akan diambil PAN kedepannya," ujar Sekjen PAN itu.

Editor: Fadli Gaper

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme