Menteri Keuangan Sri Mulyani Paparkan Pelaksanaan APBN 2018 di DPR

Menkeu memaparkan secara rinci pokok-pokok APBN di depan sidang pimpinan dewan dan anggota.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 04 Jul 2019 23:01 WIB

Author

Resky Novianto

Menteri Keuangan Sri Mulyani Paparkan Pelaksanaan APBN 2018 di DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memaparkan pelaksanaan APBN 2018 dalam Sidang Paripurna di DPR, Kamis (4/7). (Foto Resky Novianto/KBR)

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2018. Pemaparan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2018 menjadi UU di Gedung DPR,  Jakarta, Kamis (4/7). Menkeu memaparkan secara rinci pokok-pokok APBN di depan sidang pimpinan dewan dan anggota.

"Demikian pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai pertanggungjawaban, atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2018, yang kami ajukan kepada DPR untuk dibahas dan dimintakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang," kata Sri Mulyani di ruang sidang paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2019). 

Sri Mulyani juga memaparkan pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU tersebut. Pokok-pokok keterangan tersebut meliputi laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2018 yang telah diperiksa BPK, dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2018, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas LKPP tahun 2018. Merupakan opini WTP ketiga kalinya secara berturut-turut yang diberikan BPK kepada pemerintah, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam tiga tahun terakhir ini," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan, capaian perekonomian tumbuh baik di 2018. Selain itu, angka Produk Domestik Bruto (PDB) 2018 meningkat dibandingkan 2017.

"Perekonomian Indonesia tumbuh 5,17 persen lebih tinggi dari capaian 2017 sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan ekonomi 2018 merupakan tertinggi selama empat tahun terakhir. Kemudian angka PDB tahun 2018 mencapai Rp 14.837,4 triliun meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 13.587,2 triliun," tegasnya.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi 2018, kata dia, ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang relatif kondusif meskipun sedikit bergejolak. Ia melihat indikasi tersebut tercermin dengan tingkat inflasi 2018 yang terjaga sebesar 3,13 persen, atau di bawah target inflasi yang ditetapkan di APBN TA 2018, sebesar 3,50 persen.

Selain itu, Ia juga menjelaskan hasil sinergi antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) telah mampu meredam tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, yang sempat terdepresiasi hingga posisi Rp15.200 per dolar AS. Hingga akhirnya stabilitas Rupiah dapat dijaga pada kisaran Rp14.247 per dolar AS.

"Rupiah sempat terdepresiasi sekitar 6,9 persen, apabila dibandingkan dengan posisi rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2017 sebesar Rp 13.384 per dolar AS," imbuhnya.

"Tingkat depresiasi masih lebih rendah dibanding negara lain seperti Turki, Argentina, dan Brazil," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menerangkan, realisasi Suku bunga SBN tahun 2018 adalah sebesar 5 persen. Kata dia, ini lebih baik dari target APBN sebesar 5,2 persen. Lelang SBN tiga bulan sepanjang 2018 masih mendapatkan minat besar.

Realisasi lifting minyak selama 2018, kata Sri, mencapai 778 ribu barel per hari atau 97,2 persen dari target APBN. Sementara itu, rata-rata lifting gas bumi 2018 mencapai 1,1 juta barel setara minyak per hari atau 95,4 persen dari target APBN . 

"Capaian gas dan lifting minyak tahun 2018 lebih rendah dari target, terutama disebabkan kondisi penurunan alamiah dari sumur-sumur migas yang ada." 

Sri Muyani menambahkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka 71,39 persen. Meningkat 0,58 persen dari 2017. Sedangka tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,34 persen atau lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka pada 2017 sebesar 5,50 persen.

"Sementara persentasi penduduk miskin sebesar 9,66 persen, lebih rendah dibandingkan angka tahun 2017 sebesar 10,12 persen. Gini ratio yang membaik pada angka 0,384 lebih rendah dibandingkan tahun 2017, sebesar 0,391 dan peningkatan peran daya saing indonesia secara signifikan, berdasarkan penilaian tahun 2019 yaitu peringkat 43 menjadi peringkat 32 angka IPM 2018 merupakan tertinggi semenjak lima tahun terakhir," ujarnya.

"Angka pengangguran terbuka adalah terendah dalam empat tahun terakhir rasio gini pada tahun 2018, merupakan angka terendah sejak tahun 2014 secara khusus dapat kami sampaikan pertama sejarah pemerintah bisa menurunkan kemiskinan hingga satu digit." tambahnya.

Sri Mulyani menjelaskan realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp1.943,7 triliun atau 102,6 persen dari APBN TA 2018. Pendapatan TA 2018 tersebut meningkat Rp277,3 triliun atau meningkat 16,6 persen dibandingkan realisasi 2017. Ia menyebut, realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1.518,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 409,3 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp15,6 triliun.

"Kinerja positif penerimaan negara disebabkan meningkatnya penerimaan PPh, PPn, bea masuk dan bea keluar serta PNBP. Realisasi anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp2.213,1 triliun atau 99,7 persen dari APBN tahun 2018. Realisasi belanja negara tersebut meningkat Rp205,8 triliun atau 10,2 persen dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2017." 

Sri Mulyani mengatakan, realisasi penerimaan negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.455,3 triliun, dan realisasi transfer ke daerah dana desa sebesar Rp757,8 triliun. Peningkatan realisasi belanja tahun 2018 mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan APBN, sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pendapatan dan belanja negara terdapat defisit APBN sebesar Rp269,4 triliun. Defisit tersbut masih berada dalam kisaran yang aman yaitu 1,81 persen dari PDB lebih rendah dari realisasi defisit tahun 2018 sebesar 2,19 persen. Defisit APBN selanjutnya ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp305,7 triliun berasal dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp302,5 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar 3,2 triliun." 

Terakhir, Ia meyebut sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa TA2018 adalah sebesar Rp36,2 triliun dan saldo akhir TA 2018 adalah sebesar Rp175,2 triliun.

Editor: Sindu Dharmawan

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Arah Kebijakan Ekonomi Kabinet Baru Jokowi

Kabar Baru Jam 10

Gubernur Anies Enggan Komentari Rencana Kenaikan UMP 8,51 Persen Menjadi Rp4,2 juta