KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta Presiden Joko Widodo menghentikan impor garam pada 2021.
Luhut beralasan, produksi garam di dalam negeri semakin meningkat, dan diyakini sanggup memenuhi semua kebutuhan garam nasional yang mencapai 4,5 juta ton per tahun.
Selain itu, menurut Luhut, menghentikan impor garam juga akan menstabilkan harga garam petani, yang biasanya anjlok saat garam-garam impor itu tiba dan masuk ke pasaran.
"Tadi saya saran ke Presiden soal harga garam, supaya itu jangan lagi impor-impor kita. Karena saya pikir itu membuat harga garam jadi turun. Apalagi impor pada waktu panen. Sekarang dalam perjalanan itu sudah bertahap kan. Eloknya enggak usah ada impor-impor lagi lah. Itu bikin kacau," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Luhut menilai, kebiasaan impor garam akan menyebabkan harga garam petani anjlok. Apalagi, garam impor tersebut biasanya datang bertepatan dengan musim panen garam oleh petani. Sehingga, kata Luhut, pasokan garam yang berlebih menyebabkan harga garam di pasar semakin menurun.
Penurunan harga garam saat ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur, harga garam hanya Rp 350 hingga Rp 500 per kilogram, dari biasanya yang mencapai Rp 800 per kilogram.
Setiap tahun, kebutuhan garam nasional mencapai 4,5 juta ton, yang sekitar separuhnya diimpor untuk pemenuhan kebutuhan industri. Dengan impor garam yang dihentikan, harap Luhut, defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan, akan berkurang, sehingga berdampak positif pada perekonomian nasional.
Editor: Fadli Gaper
"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami mintakan keterangan,"
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019. Yang dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477,359,539.
"APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar.”
"Sistem jalan berbayar sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan."
"Program ini untuk kita dorong, agar sebelum mereka formal menikah, sudah dapat informasi itu," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari. 
“Yang gede-gede itu tidak ngurusin yang kecil-kecil. Supaya ekonomi rakyat diberikan kepada pengusaha lemah UMKM, itu arahnya ke sana, yang gede ngurus yang gede, yang kecil biar kepada UMKM".
"Intinya bahwa atas berbagai yang dinamakan pelanggaran HAM, kita jangan hanya fokus kepada penyelesaian yudisial, tapi juga ada alternatif penyelesaian nonyudisial."
"Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya sudah masuk target saya, "
"Maksud saya sertifikat itu harus dipastikan bahwa setiap calon pasangan pengantin muda, dia memang sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman yang sangat cukup tentang itu, sebelum dia menikah."
"Wajib untuk ditatar. Kan sama KUA kadang-kadang karena mau cepat, makanya pada saat menikah saja dikasih nasihat. Ini akan lebih lagi."
Kenaikannya sendiri kalau seluruhnya itu lebih dari Rp1 triliun untuk PBI saja, untuk BPJS saja kenaikannya. Dari Rp1,4 sekarang naik Rp1,1. Kan Rp1 triliun dibutuhkan kenaikan anggaran
"Sampai sekarang ini yang sudah tergelar di sana, kurang lebih hampir 7.000. Baik itu yang konflik sosial, yang kemarin. Baik operasi Nemangkawi, pengejaran KKB itu, maupun pengamanan objek vital,"
Menurut prediksi Bank Dunia, berbagai pekerjaan yang bersifat rutin, mudah terprediksi, memiliki prosedur baku, serta mengandalkan database bakal digantikan oleh robot.
"Bersama dengan Pemprov DKI untuk melaksanakan ERP dalam rangka push policy. Kalau tidak gitu orang tidak pindah ke angkutan umum," 
"Ada 10 orang yang sudah diamankan, jadi 5 orang di Riau, kemudian satu orang di Bekasi, kemudian 3 orang di Banten, satu orang di Jawa Tengah. "
"Nah oleh karena itu tugasnya BPTJ ke depan untuk mengevaluasi bersama-sama Grab untuk keselamatan," kata Bambang Prihartono.
"Hari ini juga ada koreksi tetapi tidak lebih dari 1 persen, jadi saya pikir (insiden bom), tidak begitu mengganggu market," kata Inarno Djayadi, Dirut BEI di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
"Rendahnya pendidikan ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya penggunaan internet pada industri mikro-kecil."
"Itu operasi penyambungan tendon. Penyambungan urat otot yang sempat terputus."
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi."