KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta Presiden Joko Widodo menghentikan impor garam pada 2021.
Luhut beralasan, produksi garam di dalam negeri semakin meningkat, dan diyakini sanggup memenuhi semua kebutuhan garam nasional yang mencapai 4,5 juta ton per tahun.
Selain itu, menurut Luhut, menghentikan impor garam juga akan menstabilkan harga garam petani, yang biasanya anjlok saat garam-garam impor itu tiba dan masuk ke pasaran.
"Tadi saya saran ke Presiden soal harga garam, supaya itu jangan lagi impor-impor kita. Karena saya pikir itu membuat harga garam jadi turun. Apalagi impor pada waktu panen. Sekarang dalam perjalanan itu sudah bertahap kan. Eloknya enggak usah ada impor-impor lagi lah. Itu bikin kacau," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Luhut menilai, kebiasaan impor garam akan menyebabkan harga garam petani anjlok. Apalagi, garam impor tersebut biasanya datang bertepatan dengan musim panen garam oleh petani. Sehingga, kata Luhut, pasokan garam yang berlebih menyebabkan harga garam di pasar semakin menurun.
Penurunan harga garam saat ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur, harga garam hanya Rp 350 hingga Rp 500 per kilogram, dari biasanya yang mencapai Rp 800 per kilogram.
Setiap tahun, kebutuhan garam nasional mencapai 4,5 juta ton, yang sekitar separuhnya diimpor untuk pemenuhan kebutuhan industri. Dengan impor garam yang dihentikan, harap Luhut, defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan, akan berkurang, sehingga berdampak positif pada perekonomian nasional.
Editor: Fadli Gaper
APINDO memperkirakan ada potensi tidak berputarnya uang hingga Rp10 triliun, bila masyarakat tidak melakukan pergerakan saat lebaran nanti.
"Jadi itu yang harus kita maknai sebagai pengalaman. Selama libur libur panjang tersebut semuanya naik. Nggak ada ceritanya waktu libur panjang itu kasus turun. Semua naik."
Hasil assesment merekomendasikan TMII dikelolah swasta, pemerintah atau Badan Layanan Umum
Jokowi memastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera menjalankan instruksinya tersebut
"Tadi ada dari masyarakat menyampaikan bahwa BBM-nya mahal, ya saya terima,"
Indonesia menolak restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin Covid-19.
"Memperketat proses screening pada saat warga negara asing dan warga negara Indonesia yang masuk dari luar negeri ke Indonesia,"
Industri produk halal berpotensi tinggi untuk dikembangkan.
Pemulihan hak korban tak semata-mata menggugurkan proses yudisial terhadap pelaku.
Kementerian Perhubungan melarang semua moda transportasi beroperasi mulai 6-17 Mei 2021.
Kementerian Kesehatan membenarkan ada gangguan dalam program vaksinasi nasional akibat kendala pengiriman vaksin AstraZeneca, imbas embargo dari India.
Kementerian Perhubungan membuat pengecualian bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dengan surat tugas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan keluarga duka, hingga ibu hamil.
"Semua sinergi kompak untuk melakukan langkah-langkah penyekatan secara menyeluruh. Baik penyekatan di perbatasan provinsi antarprovinsi, kabupaten antarkabupaten, semua kita lakukan penyekatan."
Pegawai berinisial IGAS telah dipecat secara tidak hormat
Diperkirakan harga selundupan vanili ini mencapai Rp 3,7 miliar.
Berbagai kasus itu belum ada satupun yang divonis oleh pengadilan militer maupun pengadilan sipil
"Jadi pada waktu itu saya sadar, kok sepertinya pemahaman agama saya keliru, deh. Kayaknya kok saya semakin belajar agama, kok saya semakin banyak membenci orang. Saya semakin tidak tenang..."
BNPB mengalami sejumlah kendala di lokasi bencana.
Di LP Sukamiskin, Imam Nahrawi akan menjalani pidana penjara selama tujuh tahun, dikurangi masa selama berada dalam tahanan. Imam juga bakal 'dimiskinkan' jika tidak mampu membayar pengganti Rp19 M.
