KBR, Jakarta- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menyebut ada pihak-pihak di luar lingkungan pemerintahan yang biasa "memulung" data pribadi warga. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan luar lingkungan pemerintahan yang dia maksud itu adalah di dunia maya.
“Kalau data di Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) dipastikan aman dan tidak ada kebocoran. Yang ada justru di dunia maya, jadi ketika klik kata 'KTP' dan 'KK' di mesin pencarian, langsung muncul banyak KTP dan KK. Kemungkinan ada 'pemulung data' di sana, ini yang berbahaya,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh di Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Ia mengingatkan ada sanksi berat untuk para "pemulung" yang menyalahgunakan data kependudukan tersebut.
"Sesuai UU Adminduk (Administrasi Kependudukan), barang siapa yang memperjualbelikan, membeli, dan memanfaatkan data secara tidak benar, itu sanksinya dua tahun penjara dan denda Rp10 miliar," terang Zudan, seperti dikutip Antara (30/7/2019).
Kemendagri Sudah Lapor ke Bareskrim
Mendagri Tjahjo Kumolo sudah melaporkan kasus jual-beli data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) ke Bareskrim Mabes Polri.
"Hari ini Dirjen Dukcapil melaporkan ke Bareskrim ya, walaupun data itu di Dukcapil itu aman ya, termasuk MoU kami dengan beberapa lembaga perbankan, lembaga keuangan juga aman, tapi ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain mengakses (data kependudukan), dan itu adalah tindak kejahatan," ucap Menteri Tjahjo di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Kemendagri berharap Bareskrim Polri bisa segera melacak pelaku jual beli data NIK dan KK supaya masyarakat tenang.
"Sebaiknya jika masyarakat ingin menyerahkan data kependudukannya harus ada perjanjian dengan mitra, bahwa datanya hanya untuk urusan tersebut dan tak bisa digunakan untuk urusan lain,” imbau Dirjen Dukcapil Zudan Arif.
Editor: Adi Ahdiat
"Kraton sedang berusaha untuk mengembalikan rohnya Sekaten."
Menurut Anggota Komisi Pertanian DPR Luluk Nur Hamidah, sudah saatnya pemerintah memandang kerja petani sebagai aktivitas penuh risiko.
Kurangnya petani memiliki hak atas tanah membuat mereka hanya banyak menjadi petani gurem saja.
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Presiden Jokowi miliki data lengkap partai politik dan perkara Ranperpres PKUB yang dinilai masih diskriminatif.
Baja Amin menggantikan peran Tim 8.
Sempat diguyur hujan beberapa hari terakhir.
"Memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara, sebesar tadi juga disampaikan 85,6 miliar rupiah kepada PSSI"
"Tidak hanya juara di Asia Tenggara tetapi akan segera mendunia,”
Pelaku UMKM makanan dan minuman terpaksa menaikan harga atau mengubah ukuran untuk menutupi biaya produksi. Harga rata-rata gula konsumsi di tingkat pedagang grosir sebesar Rp13.970 per kg.
Saat angka jumlah partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, maka hal tersebut dapat menjadi angin segar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.
Setiap akhir tahun harga beras selalu mengalami kenaikan, apalagi di tahun ini dipengaruhi oleh fenomena kemarau panjang El Nino.
Selama ini proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah kerap menimbulkan konflik yang juga pasti berdampak kepada perempuan dan anak.
Pengawasan ASN masih lemah.
Jokowi menyebut persemaian ini sudah hampir selesai seluruhnya.
"Menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan NKRI, ideologi bangsa, sehingga masukan-masukan beliau menjadi modal kita untuk lebih lanjut di Pilpres yang akan datang," kata Cak Imin 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempertimbangkan langkah gugatan perdata terhadap perusahaan atau korporasi pelanggar pencemaran udara.
"Bahkan cabai harganya juga turun, kemudian bawang putih harganya juga turun, bawang merah harganya juga turun. Yang masih belum turun, beras,” ujar Jokowi 
Ranperpres ini akan menggantikan Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait Pendirian Rumah Ibadah, atau kerap disebut SKB 2 Menteri.
"Ini menunjukkan betapa tingginya antusiasme angkatan kerja kita dalam meningkatkan kompetensinya dalam program pemagangan ke Jepang."
